Sepuluh Ribu Rupiah yang Tak Terbeli: Ketika Sebatang Pena Menjadi Harga Sebuah Nyawa

Ia tidak minta gawai. Tak butuh seragam baru. Fasilitas mewah? Jauh dari pikirannya.

Yang dia inginkan cuma satu: sebuah pena. Alat tulis paling sederhana itu, baginya, adalah jembatan untuk tetap belajar. Untuk menulis. Untuk bertahan di sekolah. Tapi nyatanya, negara yang konon hadir buat rakyat justru memberinya keputusasaan. Hingga akhirnya, hidup terasa tak lagi layak dipertahankan.

Menurut sejumlah saksi, ini bukan cuma kabar duka biasa. Tragedi seorang anak SD yang mengakhiri hidup karena tak sanggup beli buku dan pena barang yang harganya bahkan tak sampai sepuluh ribu rupiah adalah cermin retak. Ia memantulkan wajah asli sistem yang kita jalani sekarang.

Coba lihat negeri ini. Anggaran triliunan rupiah digelontorkan untuk proyek-proyek besar. Infrastruktur megah, forum internasional, insentif untuk korporasi, semuanya berjalan deras. Namun di sisi lain, seorang anak dari keluarga miskin ekstrem justru tak bisa dapatkan alat belajar paling dasar. Persoalannya bukan pada kekosongan kas negara, melainkan pada prioritas yang melenceng jauh.

Ini, kalau kita runut, adalah buah dari sistem sekularisme-kapitalisme. Agama disingkirkan dari ruang kebijakan, sementara kapital jadi tolok ukur utama. Fungsi negara pun bergeser. Dari penanggung jawab nasib rakyat, ia berubah jadi sekadar pengelola anggaran. Pendidikan tak lagi dilihat sebagai amanah, tapi lebih sebagai sektor yang harus menghitung untung rugi. Anak miskin pun bukan lagi tanggung jawab kolektif, melainkan sekadar “kasus” yang kadang hilang dari data.

Dalam atmosfer seperti ini, empati seringkali mandek di ucapan belasungkawa. Negara baru muncul setelah tragedi terjadi, bukan mencegahnya sejak awal. Padahal, kegagalan terbesarnya justru terletak pada hal yang lebih mendasar: hilangnya nilai-nilai yang seharusnya menjadi kompas kebijakan.

Islam punya pandangan lain. Di sini, pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan kewajiban mutlak negara. Negara tak cuma jadi fasilitator, tapi pelindung yang harus memastikan setiap kebutuhan pendidikan bahkan sampai alat tulis terpenuhi tanpa syarat.

Dalam pandangan ini, kemiskinan tak boleh jadi penghalang untuk belajar, apalagi alasan untuk kehilangan nyawa. Kalau ada satu saja anak yang tak mampu beli pena, yang patut dipertanyakan adalah kepemimpinan dan sistemnya, bukan kondisi keluarganya.

Karena itu, tragedi ini tak boleh cuma dibalas dengan duka cita. Ia menuntut evaluasi yang lebih mendalam, bahkan ideologis. Sistem macam apa yang kita pertahankan, sampai-sampai seorang anak merasa hidupnya lebih murah dari sepuluh ribu rupiah? Negara seperti apa yang sanggup danai ambisi besar, tapi gagal total menyediakan pena untuk seorang pelajar?

Ia cuma ingin pena. Tapi yang dia terima malah keputusasaan.

Dan selama arah kebijakan kita masih terbelenggu oleh sekularisme-kapitalisme, tragedi semacam ini bukan lagi kecelakaan. Ia adalah keniscayaan yang akan terus berulang, dengan nama dan wajah korban yang berbeda-beda.

Selvi Sri Wahyuni, M.Pd
Pegiat Pendidikan