DPR Buka Peluang Kenaikan Setoran Awal Haji, Asalkan Hitungannya Nyata

Komisi VIII DPR menyatakan sikap terbukanya soal wacana menaikkan setoran awal haji reguler. Selama ini, calon jemaah perlu menyetor Rp 25 juta di muka. Mereka juga tak menutup mata terhadap skema cicil lunas. Syaratnya cuma satu: penjelasan yang diberikan harus masuk akal dan terukur.

Menurut Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, langkah ini jauh lebih realistis ketimbang cuma merevisi target Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). "Kalau saya sebetulnya nggak perlu ditambah revisi target Renstra yang kita buat. Karena itu kan aib juga buat kita. Kita buat Renstra tapi kita nggak bisa gitu," ujar Marwan dalam rapat dengan BPKH di Senayan, Rabu lalu.

Ia malah mendorong target yang lebih ambisius. "Kalau saya malah kalau perlu 8 persen (target nilai manfaat), beda manfaatnya. Tapi harus rasional dijelaskan ke kita. Apa yang membuat itu tercapai 8 persen, itemnya semua dibuat," lanjutnya.

Soal bagaimana mencapai target itu, Marwan punya logikanya sendiri. Menurutnya, peningkatan hanya mungkin jika ada tambahan modal yang sumbernya jelas. Dari mana saja? Bisa dari kenaikan setoran awal, dari skema cicil lunas, atau hasil optimalisasi investasi. "Umpamanya, karena ada tambahan modal. Tambahan modal itu dari mana saja? Satu, nambah uang setor. Yang kedua, ada uang cicil lunas. Yang ketiga, investasi di bidang ini, satu, dua," paparnya.

Intinya, Komisi VIII siap menyetujui. Asalkan, hitung-hitungannya nyata dan bukan cuma angan-angan. "Ya kalau itu realistis, jangan diangan-angan. Kami oke," tegas politikus PKB ini. Bahkan, mereka sudah siap memberi lampu hijau jika ada usulan resmi. "Ya cobalah sudah ada kabar 'kami sudah bersepakat dengan Menteri Haji bahwa pendaftaran akan dinaikkan', nanti kita setujui," ucap Marwan.

Skema Cicil Lunas: Usulan Lama yang Masih Mengambang

Nah, soal skema cicil lunas ini sebenarnya bukan hal baru. Marwan mengungkapkan, usulan itu sudah lama dapat persetujuan dari Komisi VIII. Namun begitu, ia merasa BPKH harus lebih lincah. "Ada cicil lunas, kita setujui. Sudah lama itu kita usulkan seperti itu. Cuma ya jangan Komisi VIII terus yang bekerja. Ya BPKH kerjalah, yakinkanlah Menteri Haji gitu," desaknya. Pesannya sederhana: jangan cepat menyerah.