Di Balik Gemerlap Statistik, Suara yang Terlupakan Menggugat

Media sosial sempat memberi angin segar. Banyak cerita dari bawah yang akhirnya muncul ke permukaan. Tapi ruang ini juga cepat jadi berisik. Algoritma lebih suka kemarahan ketimbang penjelasan yang mendalam. Sensasi lebih dihargai daripada refleksi. Akibatnya, kritik mudah terdegradasi jadi amarah yang cepat padam, tanpa sempat membangun pemahaman bersama.

Masyarakat pun jadi lelah. Kata-kata kehilangan makna. Kritik dianggap rutinitas belaka. Di era semua orang bisa berbicara, seringkali tidak ada yang benar-benar didengar. Inilah tantangan besar kita: banjir informasi, tapi kering refleksi.

Padahal, perubahan sosial butuh lebih dari sekadar kemarahan sesaat. Ia butuh penjelasan yang sabar, yang jujur, dan yang berakar pada kenyataan. Pengetahuan yang tidak menggurui, tapi juga tidak tunduk pada kenyamanan penguasa. Pengetahuan yang tidak cuma menjabarkan apa yang terjadi, tapi juga berani bertanya: mengapa ini bisa diterima sebagai hal yang wajar?

Negara, harus diakui, masih lebih nyaman dengan bahasa teknokrasi. Kebijakan disusun berdasarkan indikator, sementara suara warga sering dianggap sebagai pelengkap bukan inti. Ketika ada kesenjangan antara kebijakan dan realita, yang diminta beradaptasi hampir selalu warganya, bukan sistemnya.

Padahal, negara yang kuat bukan negara yang selalu benar. Tapi negara yang bersedia belajar. Belajar dari kesalahan, dan belajar dari mereka yang merasakan langsung dampak kebijakannya. Tanpa itu, pembangunan akan terus berjalan, tapi rasa memiliki rakyat terhadap negara akan makin rapuh.

Krisis ini terlihat jelas di dunia pendidikan. Pendidikan selalu diposisikan sebagai solusi, tapi jarang diperlakukan sebagai ruang untuk membentuk kesadaran. Sekolah dan kampus didorong mencetak tenaga kerja, bukan warga negara yang kritis. Mahasiswa diajari bersaing, bukan memahami akar ketimpangan. Dalam sistem seperti ini, keberanian berpikir sering dianggap sebagai risiko.

Padahal, tanpa keberanian itu, pendidikan kehilangan jiwanya. Pendidik yang menghubungkan pelajaran dengan realitas sosial yang mengajak muridnya melihat ketidakadilan sebagai persoalan bersama mereka sedang menjalankan peran paling mendasar. Mereka menunjukkan bahwa pengetahuan bukan sekadar tiket untuk naik kelas sosial, tapi juga alat untuk memahami dan jika mungkin memperbaiki dunia.

Salah satu masalah akut dalam kehidupan publik kita adalah kecenderungan untuk menghindari pertanyaan moral dengan dalih 'kompleksitas'. Seolah-olah memperjuangkan keadilan itu selalu terlalu rumit. Padahal, bagi yang mengalaminya langsung, banyak ketidakadilan itu justru tampak sangat jelas dan gamblang.

Yang rumit seringkali bukan masalahnya sendiri, tapi cara kita membungkus penjelasannya agar tidak mengganggu kepentingan-kepentingan tertentu.

Ketika berpikir dilepaskan dari tanggung jawab moral, pengetahuan dengan mudah berubah jadi alat pembenaran status quo. Kita jadi jago menjelaskan mengapa sesuatu sulit diubah, tapi jarang bertanya mengapa kita membiarkannya. Di masyarakat yang timpang, sikap seperti ini cuma akan mengukuhkan posisi mereka yang sudah di atas.

Yang paling mengkhawatirkan dari Indonesia hari ini bukanlah perbedaan pendapat atau kritik yang keras. Tapi justru kesunyian. Kesunyian dari orang-orang berpengetahuan yang memilih untuk aman. Kesunyian lembaga yang sibuk mengurusi prosedur. Dan kesunyian publik yang lelah, yang sudah tidak lagi percaya bahwa berpikir bisa membawa perubahan.

Tapi sejarah punya pelajarannya sendiri. Perubahan jarang lahir dari zona nyaman. Ia tumbuh dari keberanian-kebarangan kecil untuk berkata jujur. Dari kesediaan mendengar suara yang selama ini di pinggirkan. Dan dari kerja intelektual yang sabar, meski hasilnya tidak instan.

Indonesia tidak kekurangan kecerdasan. Yang kita butuhkan sekarang adalah keberanian untuk mengarahkan kecerdasan itu demi kemanusiaan. Pengetahuan seharusnya mendekatkan kita pada sesama, bukan menjauhkan. Berpikir seharusnya membuat kita lebih peka, bukan lebih lihai dalam menghindar.

Kalau kita ingin kehidupan bersama yang lebih adil, mungkin langkah pertamanya bukan program besar atau slogan baru. Tapi sesuatu yang lebih sederhana: kesediaan untuk mendengar. Sungguh-sungguh mendengar dan mengakui pengetahuan yang lahir dari pengalaman hidup warga biasa.

Dari sanalah kesadaran kolektif bisa bertumbuh. Pelan, mungkin. Tapi jujur. Dan itu bisa menjadi fondasi bagi Indonesia yang tidak hanya sibuk bergerak, tapi juga paham ke mana ia sebenarnya melangkah.