MUI Dukung Prabowo di Dewan Perdamaian, Asal Ada Satu Syarat Krusial

Pertemuan di Istana Negara, Selasa lalu, ternyata tak cuma soal silaturahmi. Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, keluar dari pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto membawa satu poin jelas: dukungan untuk langkah Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BOP). Tapi, dukungan itu bukan tanpa syarat.

"Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja kami mendukung," tegas Anwar.

Baginya, prinsip itu mutlak. MUI, menurutnya, selalu berjuang untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan kemanusiaan secara luas. Jadi, kalau keikutsertaan Indonesia di forum global itu dinilai membawa manfaat, dukungan penuh akan diberikan.

Nah, dari pembicaraan itu, Anwar menangkap komitmen kuat Presiden Prabowo. Forum Dewan Perdamaian itu rencananya akan dijadikan alat perjuangan.

"Komitmen Presiden yang pertama ingin benar-benar berjuang di dalam Dewan Perdamaian ini untuk kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh," ujarnya menjelaskan.

Menurut Anwar, Presiden menegaskan bahwa perjuangan di BOP nanti tidak akan dilakukan sendirian. Akan ada kolaborasi dengan negara-negara Islam lainnya demi tujuan perdamaian dunia. Namun begitu, ada catatan penting. Keikutsertaan ini sifatnya kondisional, tidak mutlak selamanya.

"Dan apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP," kata Anwar menyampaikan penegasan dari Presiden.

Di sisi lain, pembicaraan mereka ternyata juga menyentuh urusan domestik. Anwar menyebut, selain isu Palestina, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya pada hal-hal dalam negeri.

"Ini yang penting kita catat, selain dari tadi itu komitmen dia untuk berpihak kepada kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat Indonesia, komitmen dia untuk anggota korupsi, dan komitmen dia untuk membawa negara ini menuju kemakmuran dan kebaikan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang," paparnya.

Lalu, bagaimana dengan dampaknya bagi ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri? Menanggapi pertanyaan itu, Anwar melihat ada pertimbangan yang lebih mendasar dari Presiden. Menurutnya, aspek keamanan nasional menjadi pertimbangan paling pokok dalam keputusan ini. Bagaimanapun, Indonesia adalah bagian dari politik global. Dan itu sebuah kenyataan yang tak bisa diabaikan.