Sarkasme Kapolri di DPR dan Drama Loyalis yang Memantik Kemarahan Publik

Beban pemerintahan Prabowo memang kian multidimensi. Lingkungan internal presiden sendiri, sayangnya, jadi penyumbang utama carut-marutnya tata kelola. Pola komunikasi pejabat yang buruk sering jadi pemantik kemarahan publik. Bisa dibilang, pemerintahan ini sedang dihadang krisis komunikasi serius.

Kegagalan memahami sentimen publik, ketiadaan bahasa yang tulus dan empatik, membuat setiap pernyataan mudah disalahartikan.

Pernyataan Kapolri di DPR adalah potret nyata dari miskinnya budi pekerti pejabat negara. Itu cermin gaya komunikasi feodal yang sama sekali tak mendidik, jauh dari nilai politik yang beradab.

Dihadapkan pada dekadensi moral dan kultural yang kian akut di internalnya, loyalis Prabowo harus paham. Persoalan bangsa ini tak akan selesai hanya dengan narasi “kemarahan presiden” belaka.

Obsesi bangsa ini sejujurnya tidak muluk-muluk. Kita rindu pemimpin yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Pemimpin yang menjunjung tinggi kehormatan rakyat, dan menempatkan pada posisi terendah para pejabat hukum yang tega menjual kehormatan mereka.

Bagi pemimpin yang di nadinya mengalir darah negarawan sejati, mengungkap kasus atau mengganti pejabat bermasalah semestinya semudah membalik telapak tangan. Ingatlah, sebesar apa pun kezaliman tak akan pernah bisa berkuasa selamanya. Sekecil apa pun kebenaran, ia tak akan pernah binasa.

Catatan: Opini ini merupakan tanggung jawab penulis sepenuhnya.