Anggaran Pendidikan Tersedot, Nasib Guru Honorer Terkatung-katung

✍🏻Iman Zanatul Haeri (Kepala Bidang Advokasi Guru P2G)

Dampak dari penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG kini mulai terasa, dan rasanya tidak enak. Guru honorer tiba-tiba dilarang mengajar. Lalu, ada guru PPPK Paruh Waktu yang akhirnya diangkat, tapi gajinya cuma ratusan ribu rupiah sungguh miris. Belum lagi, kontrak sejumlah guru PPPK di berbagai daerah tak lagi diperpanjang.

Kasus-kasus seperti ini bukan cuma satu atau dua. Menurut sejumlah laporan, masalah serupa berderet dari Musi Rawas, Dompu, Tuban, hingga Blitar, Deli Serdang, dan wilayah lain. Polanya sama, intinya guru yang dirugikan.

Lantas, apa akar masalahnya? Ternyata, pemerintah daerah sedang tercekik.

Lihat saja angkanya. Di tahun 2026 nanti, transfer ke daerah dipatok hanya Rp 253,4 triliun. Padahal, anggaran pendidikan 2025 yang ditransfer ke daerah mencapai Rp 347,9 triliun. Artinya, ada penurunan yang drastis nyaris Rp 100 triliun hilang! Wajar jika daerah kelimpungan.

Nah, yang menarik, Kemenkeu sekarang enggan membagikan diagram lingkaran soal rincian anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah. Padahal, dokumen itulah kunci dari segala kerumitan yang kita hadapi saat ini. Seolah ada yang ditutup-tutupi.

Di tengah situasi pelik ini, skema tunjangan dianggap sebagai solusi. Baru dua malam lalu, Dirjen GTK menjanjikan akan menjamin kesejahteraan 237 ribu guru honorer yang masih tersisa.

Tapi, videonya yang tayang di Metro TV tiba-tiba hilang. Dicabut.

Nasib serupa tidak jelas juga menimpa tunjangan guru madrasah dan dosen di bawah Kemenag. Sekjen Kemenag malah menyalahkan yayasan madrasah swasta. Sementara di Jawa Barat, bantuan untuk sekolah swasta justru dihilangkan dan diganti program lain. Intinya, baik guru negeri maupun swasta sama-sama merasakan dampaknya. Tidak ada yang benar-benar aman.

Jadi, jangan bilang kita sedang baik-baik saja. Faktanya tidak. Kita sedang dan akan menghadapi pancaroba yang panjang.

(Sumber: X)