“Pemerintah akan terus tersandera tarik-menarik kepentingan politik, dan rakyat yang akhirnya menanggung biaya dari ketidakefektifan itu.”
Lalu, solusinya apa? Di sisi lain, Sarmuji melihat ada instrumen yang sudah ada dan bisa dipakai. Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, dinilainya sebagai alat konstitusional yang demokratis untuk menyederhanakan sistem kepartaian secara alami. Mekanisme ini, meski kerap menuai pro-kontra, dianggapnya sebagai jalan menuju multipartai sederhana.
“Parliamentary threshold adalah instrumen untuk menyederhanakan sistem kepartaian kita,” ucap Ketua Fraksi Golkar di DPR RI ini.
“Penolakan terhadap parliamentary threshold pada dasarnya adalah penolakan terhadap sistem multipartai sederhana.”
Pesan akhirnya sederhana tapi berat: konsistensi. Membangun sistem politik yang seirama dengan presidensialisme adalah kunci. Hanya dengan begitu pemerintahan bisa efektif dan demokrasi kita bisa tumbuh dengan sehat, berkelanjutan, tanpa terus-terusan terperangkap dalam kebuntuan politik.
Artikel Terkait
Polisi Ringkus Komplotan Pencuri Motor yang Beraksi Puluhan Kali di Makassar dan Gowa
Kementan Genjot Mitigasi Kemarau untuk Jaga Produktivitas Perkebunan
Real Madrid Hancurkan Manchester City, Vinícius Balas Sindiran Suporter
Nyepi 2026 Jatuh pada 19 Maret, Diawali Rangkaian Ritual Sakral