“Pemerintah akan terus tersandera tarik-menarik kepentingan politik, dan rakyat yang akhirnya menanggung biaya dari ketidakefektifan itu.”
Lalu, solusinya apa? Di sisi lain, Sarmuji melihat ada instrumen yang sudah ada dan bisa dipakai. Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, dinilainya sebagai alat konstitusional yang demokratis untuk menyederhanakan sistem kepartaian secara alami. Mekanisme ini, meski kerap menuai pro-kontra, dianggapnya sebagai jalan menuju multipartai sederhana.
“Parliamentary threshold adalah instrumen untuk menyederhanakan sistem kepartaian kita,” ucap Ketua Fraksi Golkar di DPR RI ini.
“Penolakan terhadap parliamentary threshold pada dasarnya adalah penolakan terhadap sistem multipartai sederhana.”
Pesan akhirnya sederhana tapi berat: konsistensi. Membangun sistem politik yang seirama dengan presidensialisme adalah kunci. Hanya dengan begitu pemerintahan bisa efektif dan demokrasi kita bisa tumbuh dengan sehat, berkelanjutan, tanpa terus-terusan terperangkap dalam kebuntuan politik.
Artikel Terkait
Bocor Rp155 Triliun, Devisa Negara Tersedot Ekspor Emas Ilegal
Anies Baswedan Ajak Pengawal Sipil Foto Bareng Saat Makan di Warung
Durian Jadi Senjata Diplomasi: Bagaimana Buah Berduri Kuasai Pasar Tiongkok dan Pererat Hubungan ASEAN
Gempa 3,5 SR Guncang Karangasem, Getaran Terasa Sampai ke Dalam Rumah