Feri Amsari Soroti Pola Rusak Tata Negara yang Terus Berlanjut

Feri Amsari: Prabowo Lanjutkan Pola Rusak Tatanan Hukum Era Jokowi

Menurut pengamat hukum tata negara Feri Amsari, Indonesia saat ini sedang melaju di jalur yang berbahaya. Kerusakan tata kelola politik dan hukum yang bermula di era Presiden Joko Widodo, dinilainya, justru diteruskan dan bahkan menguat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Fondasi yang sudah goyah itu, katanya, tidak dikoreksi.

“Yang terjadi sekarang adalah keberlanjutan,” ujar Feri lewat unggahan di media sosialnya, Kamis (29/1/2026).

“Jokowi merusak tatanan politik dan hukum tata negara, lalu Prabowo melanjutkannya dengan membangun negara tanpa prosedur dan etika.”

Pernyataan itu bukan sekadar kritik biasa. Bagi Feri, hukum yang sejati mustahil berdiri tanpa dua pilar itu: prosedur yang sah dan etika dalam menjalankan kekuasaan. Kalau diabaikan, ya hukum tinggal nama. Ia kehilangan ruhnya sebagai penegak keadilan.

“Hukum tanpa prosedur dan etika bukanlah hukum,” tegasnya. “Itu hanya kekuasaan yang dibungkus legalitas semu.”

Lalu, apa buktinya? Feri menyoroti beberapa proses penting belakangan ini. Ambil contoh seleksi hakim Mahkamah Konstitusi atau pengangkatan Deputi Bank Indonesia. Menurut pengamatannya, proses-proses formal itu memang berjalan. Namun sayangnya, ia menilai semuanya berlangsung tanpa dijiwai etika, transparansi, dan akuntabilitas di mata publik.

“Saya bercermin pada seleksi hakim konstitusi dan deputi Bank Indonesia,” katanya.

“Di sana terlihat jelas bagaimana prosedur dilewati, etika diabaikan, dan kepentingan kekuasaan lebih dominan.”

Implikasinya serius. Kalau lembaga strategis negara diisi lewat proses yang cacat, kepercayaan publik pasti terus tergerus. Dan itu, dalam pandangannya, adalah jalan menuju kehancuran institusional yang lebih parah. Situasinya memang suram, tapi Feri tak menyerah pada pesimisme.

Di sisi lain, ia melihat masih ada harapan. Kuncinya ada pada persatuan. Masyarakat sipil, akademisi, dan seluruh elemen bangsa harus bersatu untuk menyelamatkan demokrasi. Diam bukan pilihan.

“Indonesia harus bersatu. Kita tidak boleh diam menunggu kehancuran serius terjadi,” serunya. “Kesadaran publik dan keberanian bersuara adalah kunci.”

Peringatannya jelas: tanpa kontrol publik yang kuat, kekuasaan akan liar. Ia akan melampaui batas dan menggerogoti konstitusi perlahan-lahan.

“Kalau ini dibiarkan, negara akan berjalan tanpa rambu. Dan ketika hukum runtuh, yang tersisa hanyalah kekuasaan telanjang,” pungkas Feri.