KPK Buka Peluang Pemeriksaan Jokowi Terkait Kasus Kuota Haji

Di Gedung Nusantara II, Senayan, suasana ramai usai rapat. Ketua KPK Setyo Budiyanto berhenti sejenak menjawab pertanyaan wartawan. Intinya satu: apakah mantan Presiden Joko Widodo bakal dimintai keterangan untuk kasus kuota haji 2024?

"Ya, itu penyidiklah gitu," ujar Setyo, Rabu (28/1/2026) lalu. Ia dengan lugas mengembalikan keputusan sepenuhnya pada tim penyidik yang menangani.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap seseorang bukanlah hal yang otomatis. Harus ada relevansi yang jelas dengan kasusnya. Ditambah lagi, penyidik sendiri yang merasa butuh keterangan itu untuk melengkapi berkas perkara.

"Tapi tidak serta-merta juga, artinya semua pasti ada kajiannya," jelas Setyo.

Ia melanjutkan, "Dari satu saksi ini sebenarnya sudah cukup, karena apa? Proses penegakan hukum kan prinsipnya murah, cepat, sederhana. Ya prinsipnya begitu."

Nama Jokowi mencuat ke permukaan setelah mantan Menpora Dito Ariotedjo diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan itu sendiri berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (23/1/2026).

Dito mengaku, materi yang digali penyidik berkaitan dengan kunjungan kerjanya mendampingi Jokowi saat itu masih menjabat presiden ke Arab Saudi pada 2023 silam.

"Secara garis besar, yang ditanyakan lebih detail soal kunjungan kerja ke Arab Saudi," kata Dito.

"Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi. Saya sudah menceritakan semuanya secara detail, semoga bisa membantu KPK dalam menyelesaikan kasus ini," tandasnya.

Jadi, peluang itu ada. Tapi lagi-lagi, semua kembali pada pertimbangan penyidik di lapangan. Apakah keterangan dari mantan presiden itu dinilai crucial, atau justru informasi yang ada sudah dianggap mencukupi. Kita lihat saja perkembangan selanjutnya.