Indonesia Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Celah Diplomasi atau Hanya Ruang Kosong?

Bagi Indonesia sendiri, ini adalah kesempatan emas. Bukan cuma jadi pengamat, tapi aktif membawa narasi keadilan dan kemanusiaan untuk Gaza ke panggung global.

“Kita punya fleksibilitas penuh,” ujar Anggota DPR dari Dapil DI Yogyakarta itu. Peran yang bisa diambil beragam, mulai dari pra-diplomasi, fasilitator kemanusiaan, hingga penguatan hukum internasional. Bahkan kontribusi sebagai penjaga perdamaian non-tempur juga mungkin.

“Intinya, tidak ada kewajiban untuk mengirim pasukan atau mengikuti agenda politik negara besar. Keterlibatan kita bisa fokus pada kemanusiaan dan perlindungan warga sipil,” katanya menegaskan.

Momentum kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di kancah global juga disebutnya sebagai faktor. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menguji peran strategisnya dalam isu besar seperti Gaza.

Meski demikian, Sukamta mengingatkan agar kita tidak berharap terlalu muluk. Board of Peace bukan solusi instan. Ia lebih tepat disebut sebagai tambahan ruang pengaruh di tengah jalan buntu yang sudah ada.

Lalu, bagaimana dengan wacana rekonstruksi Gaza pascakonflik? Sukamta mengaku hingga saat ini BoP belum memiliki blueprint final. Kerangka yang berkembang masih mencakup banyak hal: pemulihan infrastruktur sipil, tata kelola sementara, jaminan keamanan, akses kemanusiaan jangka panjang, hingga skema pendanaan multilateral.

“Selama term of engagement kita jelas, independen, dan berorientasi pada kemanusiaan serta hukum internasional, keterlibatan dalam BoP justru bisa jadi instrumen konstruktif,” pungkasnya.

Menurutnya, itulah cara untuk benar-benar mengurangi penderitaan rakyat Gaza.