Sebagai penulis novel "JANJI", saya sih setuju-setuju saja. Kalau ada anggaran 100 triliun untuk Pesantren di Indonesia, saya setuju 1000%.
Nah, yang jadi pertanyaan, itu duit akan dinikmati siapa?
Kalau yang menikmatinya betulan Pesantren, ya ampun, laksanakan segera! Bentuk Ditjen Pesantren itu, saya dukung penuh.
Tapi coba bayangkan skenario lain. Bagaimana jika uangnya malah habis untuk hal-hal lain? Misalnya, untuk gaji pegawai baru, seminar yang tiada habisnya, tiket pesawat untuk dinas bolak-balik, plus biaya hotel dan gedung kantor mewah untuk para pegawai Kemenag. Duh, jangan sampai deh.
Selama ini kan pesantren sudah diurus oleh direktorat di bawah Ditjen Pendidikan Islam. Bukannya berjalan baik-baik saja? Lalu untuk apa kita membuat kementerian baru, ditjen baru, yang hanya akan membuat struktur organisasi makin gemuk dan ruwet? Ayolah, uang rakyat akhirnya dinikmati oleh siapa?
Intinya, yang dibutuhkan pesantren itu bukan penambahan pejabat atau pegawai. Berikan saja dananya langsung ke mereka. Selesai urusan.
Namun begitu, kita harus jujur melihat realita di negeri ini. Ambil contoh program MBG dulu. Cita-citanya mulia sekali, ingin memanfaatkan dapur sekolah dan memberdayakan masyarakat. Tapi lihat sekarang, program yang sederhana itu malah berubah jadi ajang 'bancakan' bisnis. Siapa yang bermain licik, kita semua tahu. Masih ingat kan dengan konsep awal MBG yang begitu idealis?
Artikel Terkait
Siklus Bencana di Indonesia: Antara Respons Darurat dan Mitigasi yang Terlupakan
Lima Pemburu Diamankan, Rekaman Kamera Trap Ungkap Dugaan Cedera Macan Tutul
Gubernur Pramono Anung Geram, Desak Satpol PP Ganyut Peredaran Tramadol Ilegal di Tanah Abang
Di Balik Forum Perdamaian: Ketika Diplomasi Indonesia Justru Mengukuhkan Penjajahan