Prabowo Masuk Arena: Diplomasi Indonesia di Papan Catur Perdamaian Trump

Prabowo: Bertahan atau Disantap

Oleh: Radhar Tribaskoro

Keputusan Indonesia untuk masuk ke dalam Board of Peace (BoP) Donald Trump bukannya tanpa riak. Di dalam negeri, langkah ini memantik perdebatan yang cukup seru. Dino Patti Djalal, mantan Duta Besar kita di Amerika Serikat, misalnya, baru-baru ini mengupasnya dalam sebuah podcast yang ramai diperbincangkan.

Nah, undangan dari Trump itu diterima Prabowo bukan sekadar basa-basi diplomatik. Ini pilihan politik yang sangat strategis. Dunia sedang berubah drastis, dan langkah ini adalah upaya agar Indonesia tidak cuma jadi penonton. Kita ingin ikut menentukan arah. Untuk memahaminya, BoP harus dilihat bukan sebagai lembaga jadi, melainkan sebagai titik dalam evolusi gagasan Trump sendiri terutama cara dia membaca konflik global dan melihat keterbatasan lembaga-lembaga lama.

Dari Deal of the Century ke Board of Peace

BoP punya latar belakang. Ia adalah fase terbaru dari cara pikir Trump soal konflik Palestina-Israel, dan lebih luas lagi, soal tata kelola konflik dunia. Ingat Deal of the Century tahun 2020? Proposal itu gagal dapat legitimasi internasional, tapi meninggalkan satu prinsip utama: Trump yakin diplomasi ala PBB yang normatif tak akan menyelesaikan masalah. Baginya, yang bekerja adalah deal-making langsung, didukung kekuatan ekonomi dan politik.

Lalu muncul gagasan rekonstruksi Gaza. Fokusnya bergeser dari kedaulatan politik ke pembangunan ekonomi pasca-konflik. Logikanya problematik tapi sederhana: akar radikalisme dianggap berasal dari kemiskinan dan kehancuran, jadi solusinya adalah investasi dan tata kelola baru. Dari sini, BoP adalah lompatan berikutnya: sebuah forum elite yang fleksibel, minim birokrasi, dirancang untuk "menyelesaikan" konflik tanpa terikat mandat dan prosedur berlapis-lapis.

Lalu, apa maunya Trump? Pertama, efektivitas atau setidaknya kesan efektif yang tak ia dapat di PBB. Kedua, untuk mereposisi kepemimpinan global AS di era pasca-hegemonik: bukan lagi penjaga tatanan liberal, tapi sebagai broker utama. Ketiga, membingkai ulang konflik global sebagai persoalan manajemen dan investasi, bukan soal politik atau keadilan struktural. Dengan kata lain, BoP secara halus mengecilkan peran PBB, bukan dengan membubarkannya, tapi dengan membuat jalur alternatif.

Kepentingan Indonesia: Konkret dan Penuh Pertimbangan

Lalu, Indonesia masuk untuk apa? Tujuannya jauh lebih konkret dan punya muatan moral yang kuat. Prioritasnya jelas: hentikan kekerasan di Gaza, lindungi warga sipil, dan buka akses bantuan kemanusiaan. Ini bukan retorika. Ini mandat konstitusional dan cerminan sejarah panjang Indonesia. Dengan bergabung, Indonesia dapat langsung mendorong gencatan senjata dan koridor kemanusiaan di ruang di mana keputusan awal dirumuskan.

Lebih dari itu, Indonesia juga hadir sebagai suara representatif. Kita menjadi corong bagi kepentingan Palestina di meja yang biasanya didominasi kekuatan besar dan aktor-aktor berpengaruh lainnya. Dalam struktur BoP yang masih cair, ketiadaan suara Global South hanya akan memperkuat bias solusi ke arah kepentingan modal. Kehadiran kita setidaknya bisa menahan laju itu, memastikan isu kedaulatan dan martabat manusia tidak tenggelam oleh bahasa proyek dan investasi semata.

Di sinilah paradoksnya justru jadi peluang. Meski lahir dari kegelisahan oligarki global, BoP belum mengeras. Indonesia bisa memanfaatkannya sebagai arena kontestasi gagasan.

Siapa Naik, Siapa Turun?

Tatanan ekonomi liberal yang mendominasi 80 tahun terakhir ini sedang runtuh. Oligarki global yang selama ini dianggap mengendalikan keputusan publik, baik nasional maupun internasional, menghadapi tekanan. Pergeseran ke arah multipolarisme bukan sekadar slogan. Setidaknya ada tiga lapis perubahan yang sedang terjadi.

Pertama, soal ekonomi dan keuangan. Dominasi finansial Barat mulai tergerus. Krisis berulang, inflasi, dan politisasi mata uang melemahkan kepercayaan pada sistem lama. Di sisi lain, muncul jalur alternatif: perdagangan non-dolar, sistem pembayaran baru, dan pasar domestik yang menguat di Asia. Kekuatan yang naik di sini adalah koalisi negara-pasar di Asia dan Global South.

Kedua, kekuatan politik dan keamanan. Dunia kini punya banyak pusat keputusan, bukan satu. Aliansi lama retak, intervensi militer kehilangan legitimasi. Negara-negara menengah dapat ruang manuver lebih besar karena kekuatan besar saling sibuk. Forum ad hoc seperti BoP muncul sebagai respons cepat meski berisiko dangkal. Yang tersingkir di sini adalah monopoli legitimasi Barat.

Ketiga, soal ide dan legitimasi. Oligarki global melemah karena kehilangan narasi. Janji globalisasi tentang pertumbuhan merata dan perdamaian tak terwujud. Yang muncul bukan satu ideologi baru, tapi pluralitas pendekatan: nasionalisme ekonomi, pragmatisme, dan pencarian stabilitas yang kontekstual. Legitimasi sekarang datang dari hasil nyata, bukan dari institusi semata.

BoP berdiri tepat di persimpangan tiga pergeseran tadi. Ia adalah upaya adaptasi oligarki global. Apakah akan berhasil? Masih terbuka. Justru karena sifatnya yang belum matang, ruang untuk aktor seperti Indonesia menjadi relevan.

Prabowo: Hadir atau Disantap

Di bawah Prabowo, Indonesia memilih untuk hadir secara aktif. Prinsipnya klasik: kalau kamu tidak ada di meja, kamu akan jadi menu. Dalam transisi menuju dunia multipolar, tidak hadir bukan berarti netral. Itu justru menghilangkan diri dari proses penentuan arah. Dengan masuk BoP, Indonesia memastikan diri ada di ruang perumusan, bukan cuma di tahap implementasi yang seringkali sudah telat.

Tentu ini bukan tanpa risiko. Bahaya kooptasi dan legitimasi terhadap solusi yang dangkal itu nyata. Tapi alternatifnya menolak dan menjauh risikonya mungkin lebih besar: membiarkan keputusan penting dibuat tanpa suara dari Global South yang kredibel.

Pandangan Dino Patti Djalal dalam podcastnya menarik. Itu mencerminkan visi yang masih terikat pada tatanan normatif era unipolar. Kekhawatiran soal legitimasi dan prosedur itu valid. Tapi dunia berubah lebih cepat dari kerangka lama kita. BoP, dengan segala kekurangannya, adalah gejala zaman baru yang tak bisa sepenuhnya dihakimi dengan standar abad ke-20.

Penutup: Di Antara Realita dan Kemungkinan

BoP adalah cermin kegelisahan global sekaligus eksperimen berisiko. Bagi Indonesia, bergabung bukan berarti menyetujui semua premisnya. Ini tentang masuk ke dalam arena untuk memperjuangkan hal konkret: menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, dan memastikan Palestina tidak terhapus dari peta perundingan. Dalam dunia multipolar yang masih berantakan, strategi terbaik seringkali bukan menunggu kejelasan, tapi ikut membentuknya. Indonesia memilih untuk hadir. Dan di politik global hari ini, itu langkah yang realistis sekaligus penuh tanggung jawab.

Cimahi, 27 Januari 2026

Penulis:
Berijazah asli dari Jurusan Studi Pembangunan FE-Unpad
Anggota Komite Eksekutif KAMI
Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air