Prabowo Masuk Arena: Diplomasi Indonesia di Papan Catur Perdamaian Trump

Prabowo: Bertahan atau Disantap

Oleh: Radhar Tribaskoro

Keputusan Indonesia untuk masuk ke dalam Board of Peace (BoP) Donald Trump bukannya tanpa riak. Di dalam negeri, langkah ini memantik perdebatan yang cukup seru. Dino Patti Djalal, mantan Duta Besar kita di Amerika Serikat, misalnya, baru-baru ini mengupasnya dalam sebuah podcast yang ramai diperbincangkan.

Nah, undangan dari Trump itu diterima Prabowo bukan sekadar basa-basi diplomatik. Ini pilihan politik yang sangat strategis. Dunia sedang berubah drastis, dan langkah ini adalah upaya agar Indonesia tidak cuma jadi penonton. Kita ingin ikut menentukan arah. Untuk memahaminya, BoP harus dilihat bukan sebagai lembaga jadi, melainkan sebagai titik dalam evolusi gagasan Trump sendiri terutama cara dia membaca konflik global dan melihat keterbatasan lembaga-lembaga lama.

Dari Deal of the Century ke Board of Peace

BoP punya latar belakang. Ia adalah fase terbaru dari cara pikir Trump soal konflik Palestina-Israel, dan lebih luas lagi, soal tata kelola konflik dunia. Ingat Deal of the Century tahun 2020? Proposal itu gagal dapat legitimasi internasional, tapi meninggalkan satu prinsip utama: Trump yakin diplomasi ala PBB yang normatif tak akan menyelesaikan masalah. Baginya, yang bekerja adalah deal-making langsung, didukung kekuatan ekonomi dan politik.

Lalu muncul gagasan rekonstruksi Gaza. Fokusnya bergeser dari kedaulatan politik ke pembangunan ekonomi pasca-konflik. Logikanya problematik tapi sederhana: akar radikalisme dianggap berasal dari kemiskinan dan kehancuran, jadi solusinya adalah investasi dan tata kelola baru. Dari sini, BoP adalah lompatan berikutnya: sebuah forum elite yang fleksibel, minim birokrasi, dirancang untuk "menyelesaikan" konflik tanpa terikat mandat dan prosedur berlapis-lapis.

Lalu, apa maunya Trump? Pertama, efektivitas atau setidaknya kesan efektif yang tak ia dapat di PBB. Kedua, untuk mereposisi kepemimpinan global AS di era pasca-hegemonik: bukan lagi penjaga tatanan liberal, tapi sebagai broker utama. Ketiga, membingkai ulang konflik global sebagai persoalan manajemen dan investasi, bukan soal politik atau keadilan struktural. Dengan kata lain, BoP secara halus mengecilkan peran PBB, bukan dengan membubarkannya, tapi dengan membuat jalur alternatif.

Kepentingan Indonesia: Konkret dan Penuh Pertimbangan

Lalu, Indonesia masuk untuk apa? Tujuannya jauh lebih konkret dan punya muatan moral yang kuat. Prioritasnya jelas: hentikan kekerasan di Gaza, lindungi warga sipil, dan buka akses bantuan kemanusiaan. Ini bukan retorika. Ini mandat konstitusional dan cerminan sejarah panjang Indonesia. Dengan bergabung, Indonesia dapat langsung mendorong gencatan senjata dan koridor kemanusiaan di ruang di mana keputusan awal dirumuskan.

Lebih dari itu, Indonesia juga hadir sebagai suara representatif. Kita menjadi corong bagi kepentingan Palestina di meja yang biasanya didominasi kekuatan besar dan aktor-aktor berpengaruh lainnya. Dalam struktur BoP yang masih cair, ketiadaan suara Global South hanya akan memperkuat bias solusi ke arah kepentingan modal. Kehadiran kita setidaknya bisa menahan laju itu, memastikan isu kedaulatan dan martabat manusia tidak tenggelam oleh bahasa proyek dan investasi semata.

Di sinilah paradoksnya justru jadi peluang. Meski lahir dari kegelisahan oligarki global, BoP belum mengeras. Indonesia bisa memanfaatkannya sebagai arena kontestasi gagasan.