Trump Bentuk Dewan Perdamaian, 10 Alasan Mengapa Langkah Ini Dianggap Bermasalah

Shamsi Ali Al-Nuyorki Al-Kajangi

Baru-baru ini di Davos, saat Forum Ekonomi Dunia berlangsung, Donald Trump membuat gebrakan lain. Presiden Amerika Serikat itu mendirikan sebuah badan yang dinamai Dewan Perdamaian. Undangan dikirim ke 60 negara, tapi nyatanya hanya separuhnya yang hadir untuk menandatanganinya sekitar 30 negara.

Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar, termasuk di dalamnya. Di sisi lain, beberapa kekuatan Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Prancis justru memilih untuk menolak. Beberapa negara Islam lain yang turut serta adalah Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Pakistan.

Pembentukan dewan ini disebut-sebut sebagai kelanjutan dari kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Kala itu, Trump bertindak layaknya "bos" yang memimpin sejumlah pemimpin dunia Indonesia salah satunya untuk menandatangani dokumen penghentian genosida. Langkah yang patut diacungi jempol, meski pada kenyataannya gencatan senjata itu tak benar-benar dihormati. Israel masih terus melancarkan serangan, bukan cuma di Gaza, tapi juga di Ramallah, Tepi Barat.

Ada yang Janggal dari Dewan Perdamaian Trump

Upaya intervensi Amerika di Gaza, seperti yang saya singgung tadi, memang patut diapresiasi. Tapi sejujurnya, itu adalah sebuah keharusan. Bagaimana tidak? Pembantaian lebih dari tujuh puluh ribu warga sipil Gaza tak bisa dipisahkan dari peran Amerika yang mempersenjatai Israel. Senjata yang dipakai untuk membumihanguskan Gaza itu datang dari bantuan AS.

Maka, ketika kecaman global menguat, Amerika berusaha tampil bersih bahkan ingin dilihat sebagai pahlawan.

Namun begitu, rencana Trump membentuk Dewan Perdamaian justru memantik kontroversi. Apalagi tujuannya yang utama adalah membangun Gaza menjadi "Riviera Timur Tengah", pusat pariwisata dan hiburan mewah. Di sinilah letak kejanggalannya.

Setidaknya, ada sepuluh poin yang membuat saya meragukan niat baik dewan ini.

Pertama, ini terlihat seperti upaya Trump untuk melemahkan PBB. Urusan perdamaian dan keamanan global seharusnya ditangani melalui forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Dewan Keamanannya. Membuat badan di luar itu hanya akan menggerus legitimasi PBB. Negara yang ikut serta, secara tak langsung, ikut dalam konspirasi merongrong organisasi dunia tersebut.

Kedua, Trump sendiri adalah figur yang kontroversial. Baik di dalam negeri maupun di kancah internasional, dia sering bertindak semaunya, tanpa peduli hukum. Serangan ke Iran yang dituduh sebagai pusat nuklir, misalnya, jelas melanggar hukum internasional. Belum lagi intervensinya di Venezuela dengan menangkap presiden dan ibu negaranya. Trump pernah dengan blak-blakan bilang bahwa dia tak peduli pada hukum internasional. Jadi, bergabung dengan dewan buatannya sama saja mendukung sikap semena-mena itu.

Ketiga, tujuan utamanya adalah membangun Gaza jadi Riviera. Pelaku utamanya? Trump dan kroni-kroninya di bisnis properti termasuk menantunya, Jared Kushner, serta pengusaha real estate Steve Witkof. Yang runyam, dana pembangunannya rencananya akan dikumpulkan dari anggota dewan, masing-masing satu miliar dolar AS. Kalau 30 negara anggota, ya sudah terkumpul 30 miliar. Jumlah yang sangat besar untuk membangun Gaza yang mewah.

Rencana ini jelas mengkhawatirkan. Di satu sisi, ini bisnis properti untuk kalangan berduit. Di sisi lain, bisa jadi alasan untuk menggeser warga Gaza dari tanah mereka sendiri. Dengan bergabung, negara anggota ikut serta dalam pengusiran itu.

Keempat, Gaza adalah Palestina. Tapi dalam dewan ini, pemerintahan Palestina sama sekali tidak dilibatkan bahkan Hamas yang dituduh sebagai teroris. Ini adalah bentuk marginalisasi yang nyata. Tujuannya? Melanggengkan penjajahan Israel. Ikut serta berarti ikut melemahkan perjuangan rakyat Palestina.

Kelima, yang lebih konyol lagi, Benjamin Netanyahu pelaku genosida dan penjahat perang justru menjadi anggota dewan. Dan dialah yang paling berpengaruh pada Trump. Bergabung dengan dewan yang di dalamnya ada Netanyahu sama saja mendukung penjahat perang.

Keenam, coba baca piagam dewan ini. Tak ada satu pun kata "Gaza" atau "Palestina" di dalamnya, apalagi pembahasan tentang kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa akar masalah sengaja diabaikan. Ikut serta di dalamnya adalah sebuah kebodohan, disengaja atau tidak.

Ketujuh, kata "perdamaian" sering dimanipulasi untuk menutupi kejahatan penjajahan. Sama halnya dengan istilah "konflik" yang kerap dipakai. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah penjajahan: ada yang menjajah (Israel) dan ada yang terjajah (Palestina). Perdamaian sejati bukan dengan mengamankan si penjajah. Logika terbalik jika kita percaya itu.

Kedelapan, dewan ini sepenuhnya dikendalikan Trump secara pribadi. Semua kebijakan, termasuk penerimaan anggota, ditentukan olehnya. Dan posisinya tidak ada batas waktu. Sementara anggota lainnya adalah kepala negara atau pemerintahan yang dipimpinnya. Ini seperti menyetujui Trump menjadi diktator dunia.

Kesembilan, penolakan negara-negara besar Eropa sudah jadi alarm sendiri. Mereka paham bahwa dewan ini cuma mainan Trump untuk kepentingan pribadi dan kroninya. Bukan solusi untuk Gaza. Peluang negara berkembang seperti Indonesia untuk berperan pun hampir nihil. Bergabung hanya menunjukkan kenaifan.

Kesepuluh, dan ini mungkin yang paling berbahaya: anggota dewan ke depannya bisa dibujuk, disuap, atau dipaksa untuk bergabung dengan "Abraham Accord" mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik. Keputusan untuk ikut serta sekarang bisa jadi jebakan di masa depan.

Itulah beberapa pertimbangan yang, menurut saya, harus dipikirkan matang oleh negara-negara Islam termasuk Indonesia. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, seharusnya Indonesia bisa menjaga independensi dan konsisten mendukung perjuangan Palestina menuju kemerdekaan penuh.

Jangan sampai negara-negara Islam jadi pecundang, hanya untuk bersujud pada kesemena-menaan Donald Trump.

Manhattan City, 26 Januari 2026

A Proud New Yorker Al-Kajangi