Ia juga menilai langkah itu bertentangan dengan UUD 1945 yang mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi Palestina. Bisa ditebak, ini berpotensi memicu gelombang protes dari kelompok pro-Palestina dan aktivis HAM di dalam negeri yang menilai Indonesia kehilangan kredibilitas politik Bebas Aktifnya.
Di sisi lain, Sutoyo melihat pola pikir pemerintah saat ini sudah terjebak dalam apa yang ia sebut "penjajahan pemikiran". Fokus pada jaminan keamanan Israel di tengah genosida yang masih berlangsung, bagi dia, adalah buktinya.
"Berkali-kali saya mendengar Presiden Prabowo mengatakan kita harus menjamin keamanan Israel, sementara kekejaman di Palestina terus terjadi. Ini menjijikkan. Tidak masuk akal," ujarnya dengan nada keras.
"Ini bukan cuma tidak normal. Ini cara berpikir yang sesat."
Kekhawatiran lain yang ia angkat adalah soal dana. Beberapa pakar, kata Sutoyo, risau Indonesia akan jadi "antek, boneka, atau kacung asing" tanpa agenda jelas. Apalagi ada iuran anggota fantastis, mencapai US$1 miliar, untuk status permanen di BoP. Dari mana sumbernya di APBN 2026? Itu masih gelap.
tandasnya.
Ini jelas-jelas sesat pikir. Bagaimana mungkin Board of Peace menyediakan solusi, sementara anggotanya adalah orang-orang yang selama ini memberi legitimasi pada pembunuhan massal di Gaza? Mereka lah yang membuat PBB lumpuh.
Pada akhirnya, Sutoyo berkesimpulan pilu. Indonesia, menurutnya, sedang mengalami "penjajahan pemikiran". Pemerintah dipaksa tidak bisa berpikir jernih dan akhirnya terperangkap dalam peran yang memalukan: antek, boneka, dan kacung asing.
Artikel Terkait
UEA dan Arab Saudi Tolak Jadi Pangkalan Serangan ke Iran
Prabowo dan Diplomasi Tanpa Lelah untuk Gaza
Prabowo di Dewan Perdamaian Trump: Diplomasi atau Pengkhianatan Prinsip?
Iran Siaga Perang Total, Balas Setiap Serangan AS