Malam Tanjidor di Mester: Saat Betawi dan Tionghoa Larut dalam Irama Melawan Rasisme

BEGINILAH KITA DULU MENGHADAPI RASISME

Oleh Idrus Shahab

Jakarta delapan puluh tahun yang lalu. Bayangkan. Penduduknya belum sampai dua juta, trem listrik masih merayap dari Kampung Melayu ke Glodok, membelah kota yang baru mulai berbenah. Di bioskop-bioskop Mangga Besar, cahaya layar memantulkan wajah-wajah seperti Kim Novak atau Ray Rogers. Tarzan waktu itu masih diperankan Johny Weissmuller.

Cerita ini dimulai di sebuah rumah di Pasar Lama Mester, sekarang kita kenal sebagai Jatinegara. Hari keenam belas setelah Imlek, atau dua hari pasca Cap Go Meh. Di ruang tengah, asap hio mengepul pekat. Para sesepuh keluarga sibuk membakar kertas persembahan di depan altar, tempat foto leluhur dan papan nama diletakkan dengan khidmat.

Di atas altar, lima piring penuh berisi kue manis dan buah-buahan. Hasil tabungan keluarga berbulan-bulan. Dan yang tak boleh ketinggalan, sepasang ikan bandeng terhidang di sana. Ikan itu semacam ketupat saat Lebaran, wajib ada di perayaan Sin Cia. Tapi mendapat bandeng terbaik bukan perkara gampang.

Di Betawi yang sedang berubah cepat, tempat terbaik membelinya ya di Pasar Malam Jalan Toko Kaki Tiga, dekat Pancoran, Glodok. Hiruk-pikuknya luar biasa.

Sastrawan Firman Muntaco pernah menggambarkan suasana itu dalam cerpennya. “Sincia tinggal dua hari lagi,” tulisnya. Ratusan orang membanjiri pasar dari segala penjuru: Tongkanpan, Jelaking, Roa Malaka, dan kampung-kampung lainnya. Ucapan selamat tahun baru berseliweran. Duit mengalir tak jadi soal, yang penting perayaan dan sembahyang bisa dilakukan dengan lengkap dan gembira. Buah-buahan mahal seperti apel dan anggur pun dibeli, sebagai harapan akan berkah dari Cau Kun Kong, dewa dapur.

Begitulah Jakarta di era 1930-an.

Nah, masuklah waktu Cap Lak Me, hari keenam belas itu. Selepas salat Asar, rombongan pemain tanjidor dan gambang kromong mulai terlihat di kawasan Mester. Mereka baru saja manggung di kelenteng dan rumah-rumah orang Tionghoa kaya di Glodok dan Senen. Kebanyakan berasal dari Bekasi atau Tangerang, tangan mereka penuh dengan terompet, trombon, tambur, dan simbal.

Menurut budayawan Ridwan Saidi, jadwal para musisi Betawi ini luar biasa padat di sekitar Cap Go Meh. Tanggal 13, 14, 15 mereka main di Glodok. Senen dapat giliran tanggal 15. Terakhir, Jatinegara di hari ke-16.

Mereka mulai memainkan alat musiknya sebelum matahari terbenam. Tapi “sihir”-nya baru benar-benar terasa saat malam tiba dan purnama bersinar. Massa pun berdatangan, ngibing mengikuti irama. Rombongan musik ini berjalan dari kelenteng ke jalan raya, lalu berhenti di halaman rumah-rumah Tionghoa yang mampu. Angpau dan kue dodol terbaik jadi imbalan untuk mereka.

Inilah pesta rakyat yang spontan. Orang Betawi dan Tionghoa menari bersama, larut dalam gendang dan tambur. Etnis dan kelas sosial tak lagi jadi soal. Suatu kemewahan yang sulit dibayangkan di tengah masyarakat yang kini terkotak-kotak oleh politik identitas, bahkan oleh rasisme yang merayap dalam demokrasi kita. Semua bergembira. Kecuali mungkin para copet yang sibuk mencari dompet di kerumunan orang yang sedang lengah.

Masyarakat waktu itu kreatif. Mereka punya cara sendiri untuk mementahkan politik rasis pemerintah Hindia Belanda, yang berusaha menghalangi integrasi.

Banyak pelajaran bisa diambil dari era 30-an. Di tingkat elite pers, misalnya, ada tiga serangkai yang solid: AR Baswedan, dokter Soetomo, dan Liem Koen Hian. Mereka bahu-membahu melawan rasisme yang menyusup dalam pencarian identitas nasional.

Ketiganya hidup di waktu dan ruang yang sama, ketika kaum progresif sedang mengumpulkan kekuatan untuk melawan kolonialisme. Mereka adalah teladan bahwa kemerdekaan adalah kerja kolektif yang lintas etnis.

Dokter Soetomo, misalnya, punya sikap yang teguh. Saat memimpin harian Soeara Oemoem di Surabaya, ia mendapat tekanan dari sebagian kalangan nasionalis karena memasukkan AR Baswedan (peranakan Arab) dan Tjoa Tjie Liang (peranakan Tionghoa) ke dalam redaksi. Di Batavia, harian Bintang Timoer ikut menyerang, menyebut keputusan Soetomo sebagai kesalahan besar karena membawa “bangsa asing”.

Tapi sikap Soetomo sekukuh karang. Ia tetap mempertahankan kedua rekannya itu.

Memang, pemerintah kolonial saat itu dengan jelas menyemai rasisme lewat kebijakan yang mengkotak-kotakkan warga berdasarkan etnis. Stereotip terhadap kelompok tertentu sebagai “liyan” juga sudah ada. Namun ketiga tokoh ini menjalani legasi yang sama: melawan arus.

Baswedan, contohnya, berhasil membidani “Sumpah Pemuda Keturunan Arab” di Semarang, 4 Oktober 1934. Sumpah yang menegaskan Indonesia sebagai tanah air mereka, bukan Hadramaut. Langkah berani ini menolak kebijakan diskriminatif Belanda sekaligus menyatakan keberpihakan pada republiken. Tentu saja, pilihannya ini membuatnya dibenci sebagian kalangan totok, tapi disayangi kaum peranakan.

Liem Koen Hian menghadapi tantangan yang mungkin lebih pelik. Ia gigih meyakinkan komunitas Tionghoa yang terpecah untuk terlibat dalam perjuangan melawan penjajah. Gagasannya tentang Indonesierschap kewarganegaraan Indonesia yang terasimilasi ditentang keras oleh kalangan oportunis dan loyalis pro-Belanda.

Bagi Liem, bekerja sama dengan Belanda tak akan menyamakan posisi mereka dengan warga Eropa. Satu-satunya jalan adalah bergabung dengan pergerakan untuk Indonesia merdeka yang bebas diskriminasi.

Kisah pertemuan mereka pun unik. Di lapangan sepak bola Pasar Turi, Surabaya, dua pemuda bertemu: Liem Koen Hian yang tinggi besar dan bermata sipit, dengan AR Baswedan yang tinggi kurus berhidung mancung. Liem mengajak Baswedan bergabung di surat kabar nasionalis Sin Tit Po yang dipimpinnya. Ajakan itu disambut gembira. Jadilah susunan redaksi di harian Tionghoa itu lebih multi-etnis.

Di lapangan yang sama, sedang berlangsung protes terhadap diskriminasi federasi klub sepak bola Eropa. Liem menyerukan boikot dan malah menyelenggarakan pertandingan antar kesebelasan “kulit berwarna”. Aksi ini membuatnya harus mendekam dua bulan di penjara, tapi berhasil. Penonton lebih memilih menyaksikan pertandingan mereka, hingga federasi klub Eropa merugi.

Baswedan banyak belajar dari Liem yang lebih senior. Tapi gaya Liem yang keras dan tak kenal kompromi sering membuat hidupnya tak mulus. Suatu ketika, karena kritiknya yang semakin tajam terhadap Jepang, Liem menjadi buronan. Ia menghilang.

Tak banyak yang tahu, lelaki bertubuh bongsor bersarung dan berkopiah yang menginap di rumah AR Baswedan itu adalah Liem Koen Hian sendiri. Untuk sekian lama, Baswedan dengan berani menyembunyikan sang pendiri Partai Tionghoa Indonesia itu dari incaran Jepang.

Zaman terus bergulir. Sidang BPUPKI, PPKI, bom atom di Jepang, proklamasi kemerdekaan. Sayangnya, inilah awal duka bagi Liem. Negara yang ia bayangkan sebagai keluarga besar yang hangat ternyata tak sebersahabat itu. Sidang BPUPKI menolak gagasan asimilasi Indonesierschap-nya. Penolakan ini tentu sangat menusuk hatinya.

Kekecewaan Liem di kemudian hari memang banyak diceritakan. Tapi itu semua tak mengurangi jasanya. Ia, bersama Baswedan dan dokter Soetomo, adalah teladan nyata perlawanan terhadap rasisme dan diskriminasi. Figur yang justru sangat relevan untuk dikenang sekarang, ketika sentimen rasial muncul kembali dalam politik kita.

Ya, sudah saatnya elite politik sekarang meneladani ketegasan mereka. Melawan rasisme dan diskriminasi bukan hanya tugas negara, tapi bukti kematangan demokrasi kita yang sesungguhnya. Perlindungan terhadap kaum minoritas adalah ukurannya.