Pemilu Myanmar: Kemenangan yang Sudah Diatur di Tengah Perang Saudara

Partai pendukung utama junta militer Myanmar, USDP, sudah menyatakan menang. Klaim kemenangan itu mereka sampaikan usai pemungutan suara bertahap yang berlangsung sebulan penuh. Tapi, bagi banyak pengamat dan aktivis demokrasi, pemilu ini cuma kedok belaka sebuah upaya mempercantik wajah rezim yang merebut kekuasaan lewat kudeta tiga tahun silam.

Seorang pejabat senior USDP, yang enggan namanya disebut, mengaku partainya meraih mayoritas kursi.

"Kami sudah memenangkan mayoritas," katanya kepada AFP pada Senin lalu.

"Kami berada pada posisi untuk membentuk pemerintahan baru."

Dia menambahkan, dengan kemenangan ini, langkah berikutnya adalah membentuk pemerintahan. "Karena kami menang dalam pemilu, kami akan bergerak ke tahap berikutnya," ujarnya. Pernyataan itu seolah mengonfirmasi narasi junta bahwa pemilu ini adalah jalan menuju normalitas. Namun, kenyataannya jauh dari kata normal.

Pemilu digelar di tengah perang saudara yang masih berkecamuk. Sejak kudeta 2021, militer menggulingkan pemerintahan sipil, memenjarakan Aung San Suu Kyi, dan membubarkan partainya. Kondisi itu membuat banyak pihak menilai pemilu ini sejak awal sudah tak adil. Tokoh oposisi disingkirkan, sementara wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak bahkan tidak menggelar pemungutan suara. Jadi, wajar jika legitimasinya dipertanyakan.

Panggung yang Sudah Diatur, Kursi Militer Tak Tergoyahkan

Bagi warga biasa, hasilnya sudah bisa ditebak. Seorang pemuda 28 tahun di Yangon berkomentar pedas. "Mereka sudah menang bahkan sebelum pemilu dimulai," katanya. "Mereka satu-satunya peserta, sekaligus wasitnya. Hampir tak ada yang akan percaya pada pemerintahan yang mereka bentuk."

Memang, USDP yang diisi banyak mantan perwira sering disebut sebagai perpanjangan tangan sipil dari militer. Analisis Reuters menunjukkan mereka menang telak di dua tahap awal pemilu. Dan yang paling krusial: berdasarkan konstitusi yang masih berlaku, seperempat kursi parlemen otomatis disediakan untuk militer, tanpa perlu dipilih.

Jadi, apapun hasilnya, porsi militer di legislatif tetap aman. Nantinya, gabungan mayoritas di parlemen akan memilih presiden pada Maret mendatang. Kepala junta, Jenderal Min Aung Hlaing yang terlihat blusukan ke TPS dengan pakaian sipil juga belum menutup kemungkinan untuk maju menjadi presiden.

Suasana pemilu sendiri jauh dari damai. Operasi militer besar dilancarkan jelang pemungutan suara, dituding melakukan kejahatan perang oleh kelompok HAM. Ada juga undang-undang baru yang mengancam penjara hingga 10 tahun bagi yang mengkritik pemilu. Ditambah lagi, lebih dari 22 ribu orang masih mendekam di penjara junta, sementara partai-partai pemenang pemilu 2020 sama sekali tidak ikut serta.

Kini, semua mata tertuju pada respons komunitas internasional. Apakah mereka akan mengakui hasil pemilu ini, atau justru menolaknya. Keputusan itu bisa menjadi penentu arah krisis Myanmar yang masih gelap ini.