DPR Dorong Setneg Ambil Alih Pembahasan Revisi UU Kewarganegaraan

Di kompleks Parlemen, Senin lalu, Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menyampaikan harapannya agar Kementerian Sekretariat Negara mengambil alih kendali. Ia mendorong Setneg untuk jadi leading sector dalam pembahasan revisi UU Kewarganegaraan yang sedang digodok.

Menurut Willy, pembahasan revisi undang-undang ini tak boleh dilakukan setengah-setengah. Soalnya, ini menyangkut kebijakan strategis negara, terutama dalam menyusun arah politik diaspora Indonesia ke depan.

“Kalau kami dalam masa sidang ini mengadakan dua kali FGC Pak Menteri, dengan AHU dan Imigrasi, terkait dengan kawin campur dan hak kewarganegaraan,” ujarnya.

Ia lantas menjelaskan bahwa Komisi XIII memang telah menggelar sejumlah diskusi dengan kementerian dan lembaga terkait. Topiknya tak jauh dari isu kawin campur dan hak kewarganegaraan yang kerap jadi persoalan rumit.

“Kalau seandainya Setneg bisa menjadi leading sector karena ini juga kita akan membahas revisi undang-undang kewarganegaraan biar tidak menjadi kebijakan yang parsial. Kami tentu berharap Setneg bisa tidak hanya involve gitu, tapi justru akan menjadi leading sector politik diaspora kita akan seperti apa,” kata Willy lagi.

Argumennya punya dasar. Tren global sekarang menunjukkan pergeseran peran diaspora. Mereka tidak lagi sekadar komunitas warga negara yang tinggal di luar negeri. Lebih dari itu, mereka bisa berfungsi sebagai ujung tombak kepentingan nasional.

“Ini yang kemudian melihat trend dunia hari ini diaspora ini kan benar-benar tidak hanya menjadi kaki tangan di luar negeri tetapi menjadi ujung tombak bahkan jadi ini yang kita harapkan bisa kita bahas bersama-sama jadi tidak sepenggal-sepenggal gitu,” tandasnya.

Intinya, Willy ingin pembahasan revisi UU ini lebih komprehensif. Ia khawatir jika tanpa pemimpin sektor yang jelas, kebijakan yang dihasilkan nanti akan terfragmentasi. Harapannya, dengan Setneg memimpin, arah politik diaspora Indonesia bisa dirumuskan dengan lebih matang dan menyeluruh.