Makan Gratis Prabowo: Investasi Gizi atau Manuver Politik Menuju 2029?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah menuai kritik dari banyak pihak. Lantas, kenapa Prabowo tetap bersikeras melanjutkannya?

Program MBG resmi bergulir sejak awal Januari 2025. Sejak itu, program ini tak cuma jadi sorotan sebagai kebijakan sosial, tapi juga dianalisis sebagai sebuah manuver politik yang cerdik terutama jika kita melihat ke arah Pilpres 2029.

Anggarannya fantastis, menembus ratusan triliun rupiah, dengan target menjangkau lebih dari 80 juta orang. Wajar saja, program yang dikendalikan langsung dari istana ini langsung jadi sasaran empuk kritik. LSM, akademisi, hingga politisi di Senayan ramai-ramai angkat bicara.

Menurut laporan terbaru dari Badan Gizi Nasional, hingga akhir 2025 program ini sudah menyentuh 55,1 juta penerima. Sebuah angka yang luar biasa, menjadikan MBG sebagai program bansos terbesar yang pernah ada di negeri ini. Bahkan, skalanya disebut-sebut melampaui program serupa di era pemerintahan sebelumnya.

Nah, ambisinya tak berhenti di situ. Dalam RAPBN 2026, pemerintah menargetkan cakupan MBG melonjak jadi 82,9 juta orang. Target itu diharapkan tercapai di kuartal pertama tahun depan. Artinya, program ini tak hanya diperluas untuk anak sekolah dan ibu hamil, tapi juga menyasar balita dan ibu menyusui di seluruh Indonesia.

Tapi, di balik angka-angka megah itu, masalah mulai mengemuka. Alokasi dana untuk MBG pada 2026 mencapai Rp335 triliun jumlah yang sangat masif. Yang jadi persoalan, anggaran sebesar itu diambil dari pos pendidikan. Uchok Sky Khadafi dari Center for Budget Analysis (CBA) bersuara keras.

“Ini dosa besar bagi pemerintah. MBG itu bukan bagian dari pendidikan,” tegasnya.

Konsekuensinya jelas: dana untuk guru, perbaikan sekolah, dan bahan ajar yang sudah seret di banyak daerah, berpotensi semakin tergerus.

Masalah tata kelola juga disorot. Isnawati Hidayah dari CELIOS menyebut pelaksanaan program ini bermasalah, terutama soal transparansi yang minim. Rekannya, Bahkrul Fikri, menambahkan kritik soal evaluasi.

“Kalau tujuannya meningkatkan kualitas, penilaian harus melibatkan masukan dari yang menerima makanannya, bukan cuma dari pengelola dapur,” ujarnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pun angkat bicara, memperingatkan bahaya korupsi dalam proses pengadaan dan pemilihan mitra. Penunjukan langsung, menurut mereka, membuka peluang kebocoran anggaran yang sangat lebar.

Di lapangan, masalahnya lebih nyata lagi. Sejumlah kasus keracunan makanan terkait menu MBG telah dilaporkan di berbagai daerah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, sejak program dimulai hingga Januari 2026, ada sekitar 21.254 kasus keracunan. Pemerintah memang berjanji memperbaiki SOP dan menutup sementara fasilitas yang nakal, tapi kekhawatiran masyarakat sudah telanjur muncul.

Di sisi lain, banyak pengamat politik melihat ini bukan sekadar persoalan teknis. Skala program yang begitu besar dan dirasakan langsung oleh puluhan juta orang, punya dimensi politik yang sulit diabaikan. Di pedesaan dan komunitas tradisional, bantuan seperti ini seringkali dibaca sebagai sebuah hubungan timbal balik, sebuah “utang budi” yang bisa dikonversi menjadi dukungan politik.

Rocky Gerung menyebut MBG sebagai kebijakan populis yang sarat konotasi politik. Sementara Diah Saminarsih, pengamat gizi dan kebijakan, menilai pertimbangan di balik MBG “seratus persen politik”, mengingat payung hukum dan perencanaannya yang dianggap kurang matang.

Sosiolog UI Imam Prasojo memberikan peringatan lebih jauh. Dalam sebuah seminar, ia menyatakan bahwa tata kelola MBG yang sentralistik berpotensi membuat aliran dana besar ini berputar untuk kepentingan politik dan investasi kelompok tertentu, bukan semata untuk perbaikan gizi.

Jadi, benang merahnya begini: MBG bisa dilihat sebagai strategi komunikasi politik yang canggih menuju 2029. Pengalaman langsung menerima bantuan pemerintah, menurut sejumlah studi, sering kali lebih berpengaruh pada pilihan politik warga daripada pertimbangan rasional yang dingin.

Pemerintah tentu saja membantah semua tudingan ini. Mereka bersikukuh bahwa MBG murni untuk memerangi malnutrisi dan merupakan investasi jangka panjang bagi SDM Indonesia. Program ini, kata mereka, adalah fondasi untuk masa depan anak-anak bangsa.

Pertanyaannya sekarang: apakah MBG bisa diterima sebagai program murni perbaikan gizi? Mungkin saja, jika Prabowo tidak lagi punya ambisi untuk maju di Pilpres 2029. Namun, ia sendiri sudah terang-terangan menyatakan minatnya untuk kembali mencalonkan diri. Dalam situasi seperti ini, wajar saja jika publik curiga. Banyak yang menilai MBG adalah alat politik Prabowo untuk meraih kemenangan. Sebuah Start of the End, dalam bahasa manajemen. Wallahu alimun hakim.

Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.