Gibran dan Prabowo: Ketegangan Terselubung di Balik Panggung Istana

✍🏻 Balqis Humaira

Publik lagi disuguhi tontonan yang tampak rapi. Presiden sibuk urus geopolitik di luar negeri, sementara Wapres blusukan ke pelosok urus rakyat. Di media sosial, narasinya dijual sebagai pembagian tugas yang simetris. Elegan. Seolah-olah negara ini dikelola layaknya korporasi multinasional yang rapi. Tapi politik, ya, nggak pernah sesederhana itu.

Ketika Ahmad Ali dari PSI berkomentar bahwa Gibran bisa jadi "lawan" Prabowo di 2029, banyak yang cuma geleng kepala. Dianggapnya itu omongan nyeleneh, manuver anak muda partai yang kebanyakan mic. Namun begitu, justru komentar itulah yang bikin kita mikir: jangan-jangan ada sesuatu yang sudah bergerak di balik tembok Istana.

Mari kita lihat sejarah. Dalam politik Indonesia, posisi Wakil Presiden hampir selalu jadi ban serep. Tugas utamanya cuma satu: jangan ganggu setir. Jangan lebih bersinar dari sopirnya. Jangan terlihat lebih kerja keras ketimbang yang pegang kemudi.

Nah, Gibran jelas-jelas nggak mau masuk ke peran itu.

Alih-alih lewat jalur normal misalnya lewat kementerian atau birokrasi yang dipegang orang-orang Prabowo dia malah bikin jalur sendiri. Sebuah jalur bypass. Namanya manis: Lapor Mas Wapres.

Di mata rakyat, ini keren banget. Responsif, solutif, pemimpin muda yang turun tangan langsung. Tapi di mata kekuasaan, ini bukan sekadar inovasi. Ini semacam delegitimasi yang halus.

Pesan bawah sadarnya kira-kira begini: kalau mau masalah cepat selesai, jangan lewat menteri. Jangan lewat sistem. Langsung ke Mas Wapres aja.

Pelan tapi pasti, tanpa pidato atau drama, Gibran membangun citra sebagai The Solver. Yang kerja, yang turun, yang gerak cepat. Dan otomatis, yang terlihat lamban, ribet, dan birokratis itu… ya, kabinetnya Prabowo sendiri. Kredit politiknya mulai bergeser.

Ketegangannya makin kentara bukan cuma dari apa yang dilakukan, tapi kapan itu dilakukan.

Ada polanya. Tiap Prabowo lagi di luar negeri, lagi urus isu global yang berat, tiba-tiba di dalam negeri muncul konten: Gibran di lokasi bencana, Gibran sidak, Gibran dengarin keluhan warga.

Media sosial langsung ramai bikin narasi sendiri. "Presidennya keliling dunia, yang kerja di lapangan Wapresnya," begitu kira-kira.

Narasi ini berbahaya. Dan Prabowo bukan orang bodoh. Dia pasti nangkep sinyalnya.

Makanya muncul teguran itu. Bunyinya normatif: "Jangan wisata bencana." Tapi dalam bahasa politik, itu bukan nasihat. Itu kode keras. Teguran senior ke junior: berhenti pakai penderitaan rakyat buat bangun panggung sendiri.