Board of Peace Trump: Rekonstruksi Gaza atau Arsitektur Kolonial Baru?

Oleh: Dina Y Sulaeman, dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran

Belum lama ini, Presiden Trump meresmikan sebuah badan baru bernama “Board of Peace” atau BoP. Banyak media langsung menjulukinya “Dewan Perdamaian Gaza”. Tapi sebutan itu, kalau kita baca piagam resminya, agak menyesatkan. Soalnya, nama Gaza sama sekali tidak muncul di sana.

Menariknya, struktur piagam BoP ini mirip banget dengan Piagam PBB. Makanya, wajar jika ada yang curiga ini bisa jadi organisasi tandingan yang bakal saingin peran PBB dalam urusan perdamaian global. Konon, salah satu alasan Presiden Prancis Macron menolak gabung ya karena hal ini.

Bedanya jelas. PBB anggotanya negara-negara yang gabung sukarela. Sementara untuk BoP, keanggotaannya berdasarkan undangan dan persetujuan dari ketua dewan itu sendiri, yaitu Donald Trump.

Dalam teks piagamnya, disebutkan bahwa dewan ini adalah organisasi internasional yang bertujuan “mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam konflik.” Kata-katanya mulia, memang.

Nah, proyek perdananya adalah membangun kembali Gaza. Saat peresmian di Davos, Trump tampak optimis. Dengan gaya khasnya, dia bilang proyek ini akan “sangat berhasil” dan “menakjubkan untuk disaksikan.”

“Saya ini orang real estate sejati… lihat lokasi di laut ini. Lihat properti yang indah ini,” ujarnya.

Maksudnya, dari kacamata pengembang properti, Gaza dilihat sebagai aset tepi laut yang punya nilai jual tinggi.

Di forum yang sama, menantunya, Jared Kushner, memaparkan master plan. Gambarannya, sebuah kota modern dengan menara apartemen dan promenade hijau di pinggir pantai. Dia bahkan yakin pembangunan untuk jutaan orang di Timur Tengah itu bisa kelar hanya dalam tiga tahun. Dananya? Minimal 25 miliar dolar AS, katanya.

Yang bikin mengernyit, ada nama pengusaha real estate Israel, Yakir Gabay, yang disebut akan terlibat. Gabay adalah miliarder dengan imperium properti senilai 30 miliar Euro di Eropa.

Belum lagi, salah satu anggota Dewan Eksekutif BoP adalah Steve Witkoff – Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah yang juga teman dekat Trump dan sesama pengembang.

Sekilas, ini terdengar seperti angin segar. Bayangkan, Gaza yang hancur akan dibangun jadi kota mewah. Tapi justru di situlah letak tipuannya.

Kalau kita telusuri lebih dalam, yang dibangun ini bukan perdamaian, melainkan arsitektur kolonial baru yang dibungkus bahasa kemanusiaan.

Coba pikir. Dewan ini lahir di tengah genosida yang masih berlangsung. Dipimpin oleh AS, negara pemasok senjata utama sekaligus pelindung diplomatik Israel di PBB. Lebih absurd lagi, Israel justru diundang sebagai anggota. Seolah-olah lupa bahwa mereka dituding sebagai pelaku genosida yang telah menewaskan lebih dari 680 ribu warga Gaza.

Israel diperlakukan sebagai mitra, bukan penjahat. Ibaratnya, membentuk dewan bantuan untuk korban banjir, tapi yang duduk di dalamnya justru perusahaan pembabat hutan penyebab banjir itu.

Jadi, proyek ini pada hakikatnya adalah proyek para miliarder yang melihat peluang cuan dari kata “rekonstruksi”. Ilusi terbesarnya? Rekonstruksi tanpa kemerdekaan itu cuma mempercantik penjara.

Laporan investigasi terbaru mengungkap, Israel dengan dukungan AS sedang membangun pos militer permanen dan menyiapkan kawasan hunian paksa yang dinamai “kota kemanusiaan”. Istilah manis untuk kamp konsentrasi di dalam kamp besar bernama Gaza.

Lalu, siapa yang akan menempati apartemen mewah hasil karya Trump dan kawan-kawan? Bukan warga Gaza yang sudah miskin dan terlunta. Mereka mungkin cuma jadi tukang, pelayan, atau cleaning service di tanah mereka sendiri.

Kalau dibiarkan, peran Dewan ini bukan menghentikan penjajahan, tapi melegalisasikannya dalam format baru.

Soal “Stabilisasi” yang Menyesatkan

Tipuan lain terselip dalam istilah “stabilisasi”. Gedung Putih juga mengumumkan pembentukan “International Stabilization Force” di bawah komando militer AS.

Tugas resminya adalah memerangi “teror” dan mendukung “demiliterisasi”. Masalahnya, kata “teror” di sini bukan merujuk pada Israel, melainkan pada pejuang Palestina yang melawan. Jadi, yang akan “distabilkan” adalah resistensi korban, bukan agresi penjajah. Tujuannya jelas: mengamankan hasil genosida.

Cacat paling mendasar dari BoP ini adalah ketiadaan Palestina sebagai subjek. Gaza tidak punya representasi sah. Yang ada cuma “komite teknokratik” di bawah supervisi asing. Ini pola kolonial klasik: penduduk asli dianggap tak mampu mengatur diri, lalu digantikan oleh administrator luar.

Penilaian jujur terhadap dewan ini hasilnya suram. Tidak ada mediator netral. Tidak ada mandat hukum internasional yang kuat. Tak ada mekanisme sanksi untuk Israel. Yang ada hanyalah struktur otoriter dan normalisasi genosida.

Lalu, Apa yang Akan Terjadi?

Ke depan, mungkin ada dua skenario. Pertama, proyek ini gagal total karena minim dukungan internasional. Kedua, mungkin saja “berhasil” dalam arti Gaza dibangun ulang, tapi tetap terjajah dan dikontrol ketat. Namun, ini keberhasilan semu. Selama ketidakadilan ada, perlawanan akan terus muncul.

Bagi kita yang menginginkan kemerdekaan Palestina, tentu berharap banyak negara menolak BoP agar proyek normalisasi genosida ini batal. Kita semua ingin perang berhenti. Kita ingin Gaza pulih.

Tapi kita juga harus jujur. Perdamaian tanpa keadilan adalah dusta.

Bagi Indonesia, ini ujian moral besar. Bangsa yang lahir dari perlawanan anti-kolonial seharusnya peka terhadap aroma penjajahan, dalam bentuk apa pun. Kita pernah merasakan dijajah. Kita paham arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka, sudah sepatutnya kita bisa membedakan: mana perdamaian sejati, dan mana yang palsu.