Pesta Anggaran: Saat Proyek Negara Jadi Santapan Keluarga dan Kroni

Tender tetap berlangsung secara formal. Prosedur berjalan seperti biasa. Hanya saja, pemenangnya seolah sudah ditentukan dari sononya.

Cerita Ahmad ini bukan satu-satunya. Di berbagai kementerian dan daerah, pola yang sama terus berulang. Tender jadi formalitas belaka, pemenangnya sudah dipatok dari awal. Akibatnya, negara seperti kalah sebelum bertanding. Rakyat pun kalah sebelum sempat berharap.

Yang bikin gerah, praktik ini kerap melibatkan keluarga inti para elite. Anak, menantu, ipar, sampai sahabat karib mendadak jadi komisaris atau direktur di perusahaan 'bayangan' yang hidupnya cuma mengandalkan proyek dari negara.

Dan ketika ada yang berani kritik, dalihnya selalu klise: "Tidak ada konflik kepentingan," atau "Semua sudah sesuai prosedur." Padahal, kita semua tahu. Prosedur bisa diatur. Konflik kepentingan bisa dikaburkan dengan akrobat hukum yang rumit.

Dampaknya jauh lebih berbahaya dari sekadar kerugian materi. Kepercayaan publik yang rusak. Perlahan-lahan, rakyat jadi apatis. Mereka tidak lagi marah, mungkin hanya lelah. Lelah melihat janji pemberantasan korupsi menguap begitu saja. Lelah menyaksikan hukum yang tegas pada rakyat kecil, tapi tumpul saat berhadapan dengan yang di atas.

Di sisi lain, ketika rakyat mulai berhenti percaya, demokrasi sebenarnya sedang berada di ujung tanduk. Negara tidak akan runtuh karena kritik yang keras, justru karena pembiaran yang masif.

Para elite perlu diingatkan. Anggaran negara itu bukan harta warisan keluarga. Bukan hadiah karena menang kekuasaan. Bukan pula alat balas jasa politik. Itu adalah uang rakyat hasil keringat buruh, pajak dari pedagang kecil, dan tabungan harapan untuk generasi mendatang.

Kalau pesta pora ini dibiarkan terus, jurang antara penguasa dan yang dikuasai akan makin dalam dan menganga. Dan sejarah sudah sering membuktikan: kekuasaan yang rakus, pada akhirnya, tumbang oleh keserakahan nya sendiri.