Di tengah forum para pemimpin global di Davos, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang tegas dan tanpa tedeng aling-aling. Komitmennya untuk memberantas korupsi dan praktik bisnis serakah digaungkan dengan nada menantang, khususnya bagi segelintir pengusaha yang masih berani berpikir bisa menyuap pejabat negara.
"Saya dapat laporan, dalam rapat internal mereka ada yang bilang, 'Tenang saja, semua pejabat bisa dibeli.' Saya tantang mereka," ujar Prabowo di hadapan peserta World Economic Forum 2026, Kamis lalu.
"Coba saja suap di pemerintahan saya. Mereka akan terkejut dengan akibatnya."
Pernyataannya itu bukan sekadar retorika. Dalam paparannya, Prabowo mengklaim langkah penegakan hukum di tahun pertama pemerintahannya termasuk yang paling berani dalam sejarah Indonesia. Bayangkan saja, sekitar 4 juta hektar lahan perkebunan dan pertambangan ilegal berhasil disita. Angka yang fantastis, dan menunjukkan betapa masifnya praktik perampasan lahan yang terjadi selama ini.
Bagi Prabowo, ini bukan soal pasar bebas lagi. Ini adalah greedonomics ekonomi keserakahan. Sistem yang membiarkan segelintir pihak meraup untung besar dengan menginjak-injak hukum, merusak lingkungan, dan tentu saja, mengorbankan rakyat. "Mungkin di banyak negara pernah ada fase 'robber barons' seperti ini," katanya, menyamakannya dengan era kapitalis liar di masa lalu.
Selain penyitaan, pemerintah juga tak segan mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai lebih dari satu juta hektar lahan. Alasannya jelas: pelanggaran hukum, termasuk membuka perkebunan di area hutan lindung.
Artikel Terkait
Pembentukan DOB Luwu Raya Tertunda, Tunggu Regulasi dan Keputusan Pusat
DPR Tetapkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai Usulan Inisiatif
Pemerintah Pacu Belanja Negara Sejak Awal Tahun, Defisit Terkendali
Wabup Bone Bahas Nasib Tenaga Honorer Pertanian dengan Kementan