Prabowo Tantang Pengusaha di Davos: Coba Saja Suap di Pemerintahan Saya

Di tengah forum para pemimpin global di Davos, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang tegas dan tanpa tedeng aling-aling. Komitmennya untuk memberantas korupsi dan praktik bisnis serakah digaungkan dengan nada menantang, khususnya bagi segelintir pengusaha yang masih berani berpikir bisa menyuap pejabat negara.

"Saya dapat laporan, dalam rapat internal mereka ada yang bilang, 'Tenang saja, semua pejabat bisa dibeli.' Saya tantang mereka," ujar Prabowo di hadapan peserta World Economic Forum 2026, Kamis lalu.

"Coba saja suap di pemerintahan saya. Mereka akan terkejut dengan akibatnya."

Pernyataannya itu bukan sekadar retorika. Dalam paparannya, Prabowo mengklaim langkah penegakan hukum di tahun pertama pemerintahannya termasuk yang paling berani dalam sejarah Indonesia. Bayangkan saja, sekitar 4 juta hektar lahan perkebunan dan pertambangan ilegal berhasil disita. Angka yang fantastis, dan menunjukkan betapa masifnya praktik perampasan lahan yang terjadi selama ini.

Bagi Prabowo, ini bukan soal pasar bebas lagi. Ini adalah greedonomics ekonomi keserakahan. Sistem yang membiarkan segelintir pihak meraup untung besar dengan menginjak-injak hukum, merusak lingkungan, dan tentu saja, mengorbankan rakyat. "Mungkin di banyak negara pernah ada fase 'robber barons' seperti ini," katanya, menyamakannya dengan era kapitalis liar di masa lalu.

Selain penyitaan, pemerintah juga tak segan mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai lebih dari satu juta hektar lahan. Alasannya jelas: pelanggaran hukum, termasuk membuka perkebunan di area hutan lindung.

"Ini pelanggaran terang-terangan," tegasnya. "Mungkin mereka merasa tidak perlu menghormati kedaulatan kita. Atau merasa semua pejabat bisa dibeli."

Di sisi lain, pekerjaan rumahnya masih banyak. Hingga saat ini, sekitar seribu tambang ilegal telah ditutup. Tapi laporan dari lapangan menyebut, setidaknya masih ada seribu tambang serupa yang beroperasi, plus ratusan korporasi lain yang diduga melanggar.

Lalu apa yang bisa dilakukan? Menurut Prabowo, jawabannya sederhana: keberanian. "Kita harus punya nyali untuk menegakkan hukum. Tidak ada kompromi. Tidak boleh mundur sedikitpun," ucapnya.

Semua langkah keras ini, diakhirinya, pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban. Desakan datang dari bawah, dari rakyat yang lelah dengan ketidakadilan.

"Rakyat saya menuntut ini. Dan kami bertekad melayani mereka dengan kejujuran," tutup Prabowo.