Di tengah salju Davos, Presiden Prabowo Subianto berdiri di hadapan para pemimpin dunia. Forum Ekonomi Dunia 2026 menjadi panggungnya untuk bercerita tentang perang melawan korupsi di Indonesia. Suaranya tegas, menyampaikan bahwa langkah-langkah keras telah dimulai.
Menurutnya, iklim investasi yang sehat mustahil tercipta tanpa kepastian hukum. Karena itulah, penegakan hukum terutama untuk kasus korupsi harus dilakukan tanpa kompromi. "Kami telah menghadapi korupsi secara langsung, tegas, dan terbuka," ujarnya dalam pidato Kamis (22/1) lalu.
"Sebagaimana layaknya seseorang yang berhadapan dengan penyakit, kita harus berani mengakui penyakit yang kita derita."
Prabowo tak segan menyebut prestasi awal pemerintahannya. Baru dilantik, timnya langsung membongkar skandal besar di sektor minyak mentah. Kasus itu melibatkan pengusaha Riza Chalid dan menggambarkan betapa sistemnya sudah bobrok.
"Di minggu-minggu pertama saya di pemerintahan, kami mengungkap penyalahgunaan besar-besaran dalam tata kelola BBM dan minyak mentah," bebernya.
Namun begitu, persoalannya ternyata lebih luas. Praktik ilegal seperti kanker, menyebar ke berbagai sektor ekonomi. Tindak lanjutnya pun terus digulirkan, dengan hasil yang ia sebut "luar biasa".
"Di tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita 4 juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini luar biasa," tutur Prabowo.
Belum lama ini, langkah tegas lainnya diambil. Pemerintah mencabut izin operasi 28 perusahaan yang ternyata beraktivitas di dalam kawasan hutan lindung. Bagi Prabowo, ini adalah bentuk pelanggaran hukum yang tak bisa ditoleransi.
"Saya mencabutnya karena kami menemukan mereka melanggar hukum. Mereka membangun perkebunan di hutan lindung," tegas dia.
"Ini adalah perusakan supremasi hukum yang nyata."
Pidato di Davos itu jelas ingin menyampaikan pesan: era baru penegakan hukum sedang berjalan. Meski begitu, tantangan ke depan masih panjang. Prabowo tampaknya berusaha meyakinkan dunia bahwa Indonesia serius membereskan rumahnya sendiri.
Artikel Terkait
Polisi Kerahkan 1.200 Personel Amankan Peringatan May Day di Makassar
Mahfud MD: Kritik Inflasi Pengamat Tak Tepat, Justru Inflasi Pejabat yang Perlu Dibahas
BMKG: Hujan Ringan hingga Sedang Guyur Makassar Sepanjang Hari, Warga Diimbau Waspada
Unhas Kukuhkan Kembali Prof. Jamaluddin Jompa sebagai Rektor Periode 2026-2030