Negara Tersenyum, Anak-anak Makan, dan Sebuah Tagihan yang Disimpan Rapi

Suatu pagi, negara tersenyum.

Bukan karena ruang kelas tiba-tiba hidup atau guru kembali dimuliakan. Senyum itu muncul saat melihat anak-anak bersorak menyambut Makan Bergizi Gratis. Piring bersih, nasi habis, lauk licin. Kamera-kamera pun bekerja dengan setia. Menyaksikan itu, negara merasa tersentuh. Dan ketika negara tersentuh, ia kerap merasa sedang menjalankan tugas sejarah yang agung.

Maka, anggaran pun dibesarkan.

Di sinilah cerita ini sebenarnya bermula: saat rasa haru mengambil alih kursi nalar.

Penjelasannya terdengar meyakinkan dan penuh belas kasih. Ada anak Indonesia yang kurang gizi, ada yang berangkat sekolah dengan perut kosong. Itu benar. Tak seorang pun membantah. Namun dari kebenaran yang tak terbantah itu, lahir sebuah keputusan yang aneh: semua anak harus diberi makan. Sekitar 82 juta anak, tanpa kecuali, disatukan dalam satu kebijakan raksasa.

Masalahnya: satu dari lima anak kurang gizi.
Solusinya: lima dari lima anak diberi makan.

Seolah takut salah memilih sasaran, negara memilih untuk menembak ke segala arah. Dengan anggaran yang mencapai sekitar Rp335 triliun per tahun. Jumlah itu terlalu besar untuk disebut kekeliruan biasa, tapi terlalu mahal untuk disebut masuk akal.

Bayangkan satu porsi makan siang di meja sekolah. Harganya kira-kira Rp10.000. Ia diklaim "bergizi". Kata itu memang indah, menenangkan, sarat moralitas. Tapi tubuh anak tak mengenal klaim. Ia hanya mengenal kebutuhan. Dan kebutuhan minimal seorang anak adalah tiga kali makan sehari, bukan cuma satu porsi simbolik di siang bolong yang diharap bisa memperbaiki seluruh masa depan bangsa.

Satu porsi takkan menutup defisit gizi kronis.
Ia tak cukup membangun kecerdasan.
Ia cuma cukup untuk mengisi jeda lapar dan, yang lebih penting, mengisi narasi keberhasilan.

Negara melihat anak makan lahap, lalu merasa telah menyentuh masa depan. Padahal, kecerdasan tidak tumbuh dari lahapnya kunyahan, melainkan dari panjang dan dalamnya proses berpikir. Kecerdasan tak muncul di atas nampan makanan, tapi di ruang kelas yang hidup. Ruang yang sayangnya kini sering sunyi oleh beban administrasi, sesak hafalan, dan miskin dialog.

Anak yang cerdas tak selalu bersorak. Ia sering diam. Ia bertanya. Kadang membantah. Dan itu semua kurang menarik bagi kamera.

Di balik narasi kemanusiaan yang mengharukan ini, ada satu fakta kecil yang nyaris tak terdengar: partai politik ikut membangun dapur untuk program ini. Negara mengakuinya dengan santai. Seolah itu hal biasa. Padahal, saat partai masuk ke dapur anak-anak, makanan berhenti jadi sekadar makanan. Ia berubah jadi simbol. Menjadi alat. Menjadi jembatan emosional antara kekuasaan dan rasa terima kasih.

Dengan anggaran ratusan triliun, dapur bukan lagi ruang netral. Ia menjelma jadi ruang politik paling sunyi. Tempat intervensi dibungkus kepedulian, dan kepentingan berlindung di balik sendok nasi.

Di sinilah rasa haru mulai berubah jadi kecurigaan yang sebenarnya wajar.

Gratis yang Dibayar dengan Utang

Di titik inilah, narasi "gratis" mulai retak dari dalam.

Karena yang gratis itu cuma bagi anak, bukan bagi negara.

Anggaran Rp335 triliun per tahun itu tidak jatuh dari langit. Ia dibayar dengan konsekuensi fiskal yang sangat nyata. Diperkirakan, pada 2026 nanti, negara justru harus menanggung utang baru sekitar Rp832 triliun.

Makna "gratis" pun bergeser: gratis hari ini, dibayar oleh masa depan. Anak-anak makan siang dengan lahap sekarang, tapi tagihannya disimpan rapi untuk mereka bayarkan sendiri kelak saat dewasa.

Negara memberi makan, tapi menyertakan cicilan panjang yang belum bisa dibaca oleh anak-anak itu.

Ironisnya, program yang diharapkan menyehatkan akal bangsa justru berpotensi menyesatkan akal sehat publik. Label "gratis" menutupi fakta bahwa biayanya amat besar dan akan diwariskan.

Sementara itu, pendidikan tempat kecerdasan seharusnya ditempa tetap dibiarkan berjalan seadanya. Guru kelelahan. Kurikulum tak menentu. Ruang kelas belum jadi ruang berpikir. Literasi dan nalar tetap tertatih. Semua ini tidak mengundang sorak-sorai, tidak menghadirkan air mata haru, dan tentu saja tidak menarik bagi kamera.

Padahal, di sanalah masa depan bangsa sesungguhnya diproses.

MBG lalu disebut sebagai jembatan emas menuju Indonesia Emas 2045. Metafora yang indah. Tapi sebuah jembatan emas yang dibangun dengan utang, emosi, dan politisasi, tanpa fondasi pendidikan yang kokoh, berisiko mengantar kita ke tempat yang salah.

Kita bisa saja tiba di masa depan dengan tubuh lebih sehat, namun dengan akal yang tak pernah benar-benar terlatih untuk berpikir mandiri.

Dan bangsa yang tidak berpikir, betapapun kenyang perutnya, tidak akan pernah benar-benar merdeka.

Makan bergizi itu penting. Tak ada yang menolak itu. Tapi pelaksanaannya harus benar, jujur, dan tepat sasaran. Tanpa kepentingan politik yang numpang lewat. Tanpa mengkhianati anak-anak bangsa yang kelak harus membayar semua ini.

Karena anak-anak itu bukan alat legitimasi. Bukan objek proyek. Bukan pembenaran untuk berutang. Mereka adalah masa depan yang sedang belajar berpikir.

Jika negara sungguh ingin kembali berpikir sehat, ia harus berani berhenti sejenak dari tepuk tangan dan senyum yang dipaksakan. Lalu bertanya, dengan jujur dan tenang: apakah kita sedang membangun kecerdasan, atau hanya menenangkan perut sambil menyesatkan akal sehat?

Jawabannya akan menentukan segalanya: apakah ini benar jembatan emas menuju 2045, atau sekadar jalan pintas yang sopan dan mahal menuju sebuah zaman yang justru kita tinggalkan.

✍🏻 Rudi Sinaba