Aktivis Pelacur dan Polemik Ijazah: Ketika Idealisme Dijual Demi Akses Kekuasaan

Ada Aktivis Pelacur di Balik Polemik Ijazah Jokowi?

Oleh: Rahman Simatupang
Aktivis politik

Polemik soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo jelas bukan cuma urusan dokumen. Lebih dari itu, kasus ini seperti cermin yang memantulkan wajah aktivisme kita. Dan sayangnya, bayangannya buram. Yang muncul justru fenomena memprihatinkan: aktivis pelacur. Istilah itu mungkin terdengar kasar, tapi ia lahir dari kenyataan yang banyak disaksikan orang. Intinya, mereka menjual idealisme demi keuntungan sesaat.

Lihat saja. Aktivisme seharusnya berdiri di garda depan melawan ketidakadilan. Tapi sekarang, di beberapa kalangan, ia berubah jadi komoditas. Ada yang begitu lantang bicara agama dan moral, teriak soal keadilan. Namun begitu berhadapan dengan figur seperti Jokowi, mereka mendadak bisu. Atau malah berbalik haluan.

Menurut sejumlah saksi, dalam kasus dugaan ijazah ini, narasi keagamaan dan moralitas kerap dijadikan senjata. Ayat-ayat suci dan jargon perlawanan terhadap kebohongan digembar-gemborkan. Tapi, apa motivasi sebenarnya? Pencarian kebenaran, atau sekadar pencarian momen?

Pertanyaan itu makin kuat ketika melihat seorang aktivis yang sebelumnya vokal, tiba-tiba berstatus tersangka. Lalu, status hukumnya menghilang begitu saja setelah ada pertemuan politik. Publik pasti bertanya-tanya: ini perjuangan atau transaksi?

Di sinilah istilah ‘aktivis pelacur’ menemukan relevansinya. Ini bukan tuduhan personal, melainkan kritik untuk sebuah pola. Pola aktivisme yang menjajakan isu, menawarkan moral, dan menukar perlawanan dengan akses kekuasaan.

Yang lebih berbahaya, agama sering dijadikan alat legitimasi. Padahal, agama mestinya jadi kompas etik. Alih-alih, ia dieksploitasi untuk membangun citra kesalehan yang palsu. Aktivisme model begini jelas tidak membela iman. Mereka justru memanfaatkannya.

Suara keras mereka bukan untuk menegakkan kebenaran. Tujuannya cuma menaikkan posisi tawar. Begitu tujuan tercapai entah itu perlindungan hukum, kedekatan dengan elite, atau imbalan lain suara itu langsung padam. Agama pun ditinggalkan, seperti barang dagangan yang sudah laku.

Ini bentuk aktivisme yang paling menyedihkan. Perlawanan tanpa konsistensi. Keberanian tanpa integritas.

Di sisi lain, penghentian perkara atau SP3 dalam kasus yang sarat kepentingan politik selalu menimbulkan tanda tanya. Apalagi jika terjadi setelah pertemuan simbolis dengan penguasa. Tanpa menuduh siapa-siapa, publik punya hak untuk meragukan transparansi dan independensi proses hukumnya.

Dalam demokrasi, keadilan tidak cuma harus ditegakkan. Ia juga harus terlihat ditegakkan. Kalau proses hukumnya terlihat bersinggungan dengan relasi kuasa, yang runtuh adalah kepercayaan publik.

Dan ketika seorang aktivis yang garang tiba-tiba jadi jinak, masyarakat akan menarik kesimpulan sendiri. Benar atau tidak, mereka akan menduga ada sesuatu yang dipertukarkan di balik layar.

Dampak dari aktivisme transaksional ini jauh lebih luas. Ia merusak banyak hal.

Kepercayaan publik terhadap gerakan sipil perlahan terkikis. Makna aktivisme sebagai pengontrol kekuasaan jadi kabur. Nilai moral agama yang diperalat pun jadi tandus.

Aktivis semacam ini bukan cuma mengkhianati publik. Mereka juga merusak generasi muda yang ingin belajar tentang integritas. Contoh yang diberikan malah menunjukkan bahwa bersuara keras bisa jadi jalan pintas menuju kompromi, bukan perubahan sejati.

(Ys)