Guru Besar Unair Ingatkan Kapolri: Tak Ada Celah untuk Polisi Duduki Jabatan Sipil

Di sisi lain, praktik ini bukan cuma soal legalitas. Ada bayang-bayang masa lalu yang mengkhawatirkan. Prof Henri melihat, penempatan polisi di pos-pos strategis sipil berpotensi menghidupkan lagi dwifungsi Polri. Hal itu jelas bertolak belakang dengan semangat Reformasi 1998 yang memisahkan peran sipil dan militer.

Katanya dengan nada prihatin.

Lalu, solusinya apa? Jalan satu-satunya ya konstitusional. Kalau memang mau buka ruang, pemerintah dan Polri harus berani mengajukan revisi UU Polri melalui DPR. Bukan main cantolkan aturan turunan yang lemah legitimasinya.

Lebih jauh, Prof Henri mendesak Presiden dan DPR turun tangan. Mereka harus mengawasi pelaksanaan putusan MK ini. Pembiaran, menurutnya, akan jadi preseden buruk. Bisa menggerogoti fondasi negara hukum yang sudah dibangun.

Pungkasnya. Tegas dan tanpa basa-basi.