IPDN Didesak Jadi Pusat Riset, Bukan Sekadar Pencetak ASN

Di Auditorium B.J. Habibie, Kantor BRIN, Jakarta, suasana tampak serius namun penuh harapan. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk baru saja menutup sebuah pertemuan penting. Ia lantas menekankan satu hal: peran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus lebih dari sekadar kampus. Lembaga itu, kata dia, mesti jadi ujung tombak riset dan inovasi untuk pemerintah daerah.

“Bapak Menteri Dalam Negeri dalam menyampaikan semua policy, baik dari Bapak Presiden maupun Kementerian Dalam Negeri, saat ini memang selalu kami menggunakan data dan riset,” ujar Ribka dalam konferensi pers, Senin (19/1/2026).

Pernyataan itu ia sampaikan usai Kick Off Meeting Forum Komunikasi Riset dan Inovasi. Bagi Ribka, konsistensi menggunakan data dalam merumuskan kebijakan adalah kunci. Dan di situlah IPDN dinilai punya peran sentral. Lembaga pendidikan itu tidak boleh berhenti pada mencetak aparatur. Ia harus bertransformasi menjadi semacam policy research hub yang bisa memberikan rekomendasi berbasis kajian ilmiah bagi daerah-daerah.

Kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pun menjadi keniscayaan. “Kami Pemerintah sangat membutuhkan adanya riset dan juga inovasi [sebagai] rekomendasi kepada pemerintah daerah,” jelasnya lagi. Tujuannya jelas, agar eksekusi kebijakan di daerah punya fondasi data dan teknologi yang kuat, menyambut Indonesia Emas 2045.

Di sisi lain, Kepala BRIN Arif Satria sejalan dengan pandangan itu. Ia menegaskan, forum yang digelar ini bertujuan menyelaraskan arah riset BRIN dengan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN. Bukan cuma itu. Forum ini juga diarahkan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, membangun ekosistem inovasi yang tak sekadar wacana.

“[Acara ini juga untuk] menciptakan solusi berkelanjutan bagi permasalahan bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” ungkap Arif.

Ia menambahkan, BRIN diharapkan bisa berfungsi sebagai pusat pengolahan riset yang mendukung program-program kementerian dan lembaga lain. Dengan begitu, kebijakan yang lahir nantinya benar-benar berbasis sains dan menjawab persoalan riil di lapangan.

Pada akhirnya, harapannya sederhana tapi ambisius. Melalui penguatan sinergi antara Kemendagri, IPDN, dan BRIN, kebijakan pemerintah daerah ke depan diharapkan jadi lebih adaptif. Lebih berbasis data, dan benar-benar berorientasi pada inovasi. Semua itu demi satu tujuan: tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan bisa dipertahankan dalam jangka panjang.

Kegiatan ini sendiri dihadiri sejumlah pejabat tinggi. Hadir antara lain Menko PMK Pratikno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Turut hadir pula Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, serta sejumlah pihak terkait lainnya.