Wacana Pilkada DPRD: Demokrasi Dijual Grosir di Pasar Oligarki

Percayakan pemilihan pemimpin daerah ke DPRD? Itu tindakan yang sangat naif. Data KPK jelas: DPRD adalah penyumbang besar kasus korupsi di negeri ini. Memberi mereka hak pilih tunggal ibarat kasih kunci gudang beras pada tikus.

Bayangkan jika kepala daerah dipilih DPRD. Mekanisme check and balances langsung hancur. Pemimpin daerah tidak akan takut pada rakyat lagi. Mereka cuma takut pada anggota dewan yang punya hak suara. Akhirnya? Terjadi perselingkuhan maut antara eksekutif dan legislatif untuk menggarong APBD. Rakyat cuma bisa gigit jari, lihat kekayaan daerahnya dikuras oleh cukong yang danai segelintir orang di parlemen.

Masa Digital, Kok Malah Mundur?

Kalau memang ingin hemat, kenapa tidak bicara soal digitalisasi? Kita hidup di era AI, tapi sistem pemilu kita masih berkutat pada kertas dan tinta.

E-voting dan blockchain bisa jadi solusi. Kalau perbankan bisa amankan uang digital, masa negara tidak bisa buat sistem voting yang kredibel? Teknologi ini bisa potong biaya logistik dan honor petugas yang membengkak.

Pengawasan juga bisa disentralisasi secara digital untuk tekan biaya. Tapi elite politik tampaknya tidak mau. Mereka sebenarnya tidak takut pada biaya tinggi. Mereka takut pada transparansi tinggi yang dibawa teknologi.

Kesimpulan: Jangan Biarkan Tirani Kembali

Wacana Pilkada via DPRD ini seperti lonceng kematian bagi kedaulatan kita. Isu penghematan anggaran cuma kedok. Niat sebenarnya adalah memudahkan oligarki berkuasa tanpa perlu repot mendekati rakyat. Memangkas hak pilih langsung sama saja melegitimasi kembalinya kepemimpinan model 'arisan keluarga', di mana suara rakyat diperjualbelikan di pasar gelap.

Kita butuh pemimpin yang bertanggung jawab langsung ke rakyat, bukan hasil kesepakatan gelap di DPRD. Kalau mesin demokrasi kita kotor, bersihkan. Jangan malah dihancurkan, lalu masa depan daerah kita jadi taruhan di meja judi para cukong.