Dirjen Haji Panggil Sejumlah Biro, Dua Aduan Jemaah Tuntas Lewat Mediasi

Pada pertengahan Januari 2026, Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah cukup sibuk. Harun Al Rasyid, sang Dirjen, ternyata sedang memanggil sejumlah pihak terkait. Ini bukan sekadar rapat biasa, melainkan klarifikasi untuk menangani berbagai aduan masyarakat soal penyelenggaraan haji dan umrah.

Menurut Harun, setiap laporan yang masuk ditanggapi dengan serius. “Setiap aduan yang masuk kami tindak lanjuti secara serius dan terukur,” katanya.

Ia menambahkan, “Proses klarifikasi menjadi penting agar penanganan dilakukan secara adil, proporsional, dan berdasarkan fakta.”

Jadi, apa saja sih keluhan yang beredar? Ternyata cukup beragam. Mulai dari soal administrasi dan penetapan haji, jemaah haji khusus atau umrah yang gagal berangkat, sampai layanan umrah yang tak kunjung diberikan padahal biaya sudah lunas. Ada juga permohonan penyelesaian administratif untuk haji khusus.

Nah, untuk mengurai masalah-masalah itu, pihak Kemenhaj pun memanggil sejumlah pelaku. Mereka yang datang menghadap antara lain perwakilan dari KBIHU, PIHK, dan beberapa PPIU seperti PT DCU, PT TM, PT JAI, serta PT MB. Pemanggilan ini intinya untuk mendengar semua pihak, mengumpulkan fakta selengkap mungkin sebelum menentukan langkah hukum.

Harun menegaskan, ini adalah wujud kehadiran negara. “Negara hadir untuk memastikan jemaah mendapatkan haknya,” tegasnya.