Bencana Sumatera Picu Ancaman Baru: Kemiskinan Nasional Melonjak

Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera ternyata membawa dampak yang jauh lebih dalam. Menurut Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, bencana ini tak cuma merusak bangunan dan merenggut nyawa. Dampaknya merembet ke kondisi ekonomi nasional.

Cak Imin, sapaan akrabnya, menyoroti ancaman kenaikan angka kemiskinan. Banyak warga terdampak, terutama para petani, kehilangan mata pencaharian karena lahannya hancur. Mereka terpaksa menganggur.

“Jumlah angka kemiskinan akan semakin meningkat,” tegasnya dalam rapat koordinasi pemulihan pascabencana Sumatera di Jakarta, Kamis lalu.

Ia memaparkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Kontribusi bencana Sumatera terhadap kemiskinan nasional diprediksi mencapai 0,49%. Sementara kemiskinan ekstrem diperkirakan naik 0,20%.

Rapat yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri itu sendiri dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, yang juga menjabat Kepala Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera. Tampak hadir sejumlah menteri koordinator dan teknis, mulai dari Menko PMK Pratikno, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Menteri PU Dody Hanggodo.

Sebagai Ketua Umum PKB, Cak Imin mendesak penanganan segera terhadap masalah kemiskinan baru ini. Ia menekankan, langkah pertama yang krusial adalah mengonsolidasikan data. Data yang valid dan jelas.

“Dan data ini perlu ditindaklanjuti dengan dua aspek,” ujarnya.

“Aspek yang pertama, segera menangani kemiskinan baru di Sumatera. Yang kedua, yang agak mengkhawatirkan adalah turun secara drastis jumlah kelas menengah,” kata Cak Imin melanjutkan.

Pratikno: Bantuan Harus Tepat, Jangan Sampai Meleset

Di sisi lain, Menko PMK Pratikno punya penekanan sendiri. Menurutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera wajib berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Bantuan pemerintah harus tepat sasaran.

“Ini agar membuat partisipasi yang bermakna supaya antara kebutuhan dengan yang dibangun oleh pemerintah itu sesuai,” jelas Pratikno dalam rapat tersebut.

Ia mengingatkan, semua intervensi harus merujuk pada data akurat. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menerbitkan Keppres tentang pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar. Tugas satgas ini berat, mulai dari koordinasi kebijakan, perencanaan, hingga evaluasi di lapangan.

“Sehingga nanti misi utamanya adalah mempunyai data tunggal dengan dashboard yang terintegrasi. Ini menjadi sesuatu yang sangat mendesak dilakukan,” tegas Pratikno yang juga Ketua Tim Pengarah Satgas.

Tanpa data yang solid, menurutnya, akuntabilitas program akan sulit dijaga. Ia juga mendorong percepatan penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi sebagai pedoman, termasuk dalam hal penentuan anggaran.

Kerusakan Parah: Ratusan Ribu Rumah dan Dana Triliunan

Sementara itu, dari sisi infrastruktur, gambaran kerusakannya sangat masif. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur AHY menyampaikan data terbaru: ada 238.783 unit rumah yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.

“Dan dikalkulasi per hari ini dapat kami laporkan, total rumah terdampak sampai dengan 14 Januari 2026 adalah 238.783 unit,” ungkap Agus.

Aceh menjadi wilayah terparah dengan 208.693 unit rumah terdampak. Menyusul Sumatera Utara (24.294 unit) dan Sumatera Barat (5.796 unit). Untuk membangun dan memperbaiki semuanya, pemerintah memperkirakan butuh dana sekitar Rp 8,2 triliun. Angka yang fantastis.

“Dari ini semua, tentunya kita bisa mengkalkulasi paling tidak ini estimasi biaya... kurang lebih sekitar tercatat di sini Rp 8,2 triliun,” ujarnya.

Tito Paparkan Progres dan Dampak yang Terus Berlanjut

Mendagri Tito Karnavian, yang memimpin rapat, memaparkan perkembangan terbaru pemulihan. Bencana hidrometeorologi di tiga provinsi ini memang meninggalkan luka yang dalam.

“Setidaknya yang kita catat per 14 Januari 2025 yang hilang 141 orang. Semula total pengungsi 2 juta lebih, sekarang sudah menjadi 131,5 ribu,” kata Tito.

Dampaknya menyebar di 52 kabupaten/kota. Tak cuma rumah, fasilitas umum, jembatan, sekolah, puskesmas, hingga rumah ibadah banyak yang rusak. Data terpisah dari Tito menyebutkan total rumah rusak mencapai 175.050 unit, dengan rincian rusak ringan, sedang, dan berat.

Dukungan Personel Diperkuat, Khususnya untuk Aceh

Untuk mempercepat pemulihan, Tito mendorong penambahan personel. Ia meminta TNI, Polri, dan sekolah kedinasan mengirimkan lebih banyak tenaga ke daerah terdampak, terutama Aceh.

“Untuk pemerintahan kabupaten, semuanya lancar kecuali Aceh Tamiang. Aceh Tamiang kemarin betul-betul down,” jelasnya.

Setelah dikirimkan bantuan personel dari TNI/Polri, IPDN, dan beberapa kementerian, kondisi mulai tertangani. Penguatan ini masih akan berlanjut. “Minggu depan saya dengar akan ada Latsitarda dari akademi TNI/Polri, 2.000 total. Sebagian besar tumpahnya ke Tamiang,” ujar Tito. Mereka akan bergerak door to door.

Peluang bagi sekolah kedinasan lain untuk ikut mengirimkan personel juga masih terbuka lebar. Kebutuhan di lapangan, nyatanya, masih sangat besar.

Pentingnya Pemulihan Rumah Ibadah Jelang Ramadhan

Di tengah berbagai prioritas, Pratikno menyoroti satu hal yang mendesak: pemulihan sektor keagamaan. Dengan bulan Ramadhan yang semakin dekat, rehabilitasi masjid dan musala yang rusak menjadi sangat krusial.

“Ini menjadi penting sekali karena sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan. Percepatan infrastruktur di masjid-masjid yang rusak ya, musala dan lain-lain. Kemudian bantuan untuk perlengkapan ibadah,” ujarnya.

Kebutuhan ini, menurutnya, punya urgensi yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat yang terdampak bencana tentu tetap ingin menjalankan ibadah dengan layak di bulan suci nanti.