Bencana Sumatera Picu Ancaman Baru: Kemiskinan Nasional Melonjak

Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera ternyata membawa dampak yang jauh lebih dalam. Menurut Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, bencana ini tak cuma merusak bangunan dan merenggut nyawa. Dampaknya merembet ke kondisi ekonomi nasional.

Cak Imin, sapaan akrabnya, menyoroti ancaman kenaikan angka kemiskinan. Banyak warga terdampak, terutama para petani, kehilangan mata pencaharian karena lahannya hancur. Mereka terpaksa menganggur.

“Jumlah angka kemiskinan akan semakin meningkat,” tegasnya dalam rapat koordinasi pemulihan pascabencana Sumatera di Jakarta, Kamis lalu.

Ia memaparkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Kontribusi bencana Sumatera terhadap kemiskinan nasional diprediksi mencapai 0,49%. Sementara kemiskinan ekstrem diperkirakan naik 0,20%.

Rapat yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri itu sendiri dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, yang juga menjabat Kepala Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera. Tampak hadir sejumlah menteri koordinator dan teknis, mulai dari Menko PMK Pratikno, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Menteri PU Dody Hanggodo.

Sebagai Ketua Umum PKB, Cak Imin mendesak penanganan segera terhadap masalah kemiskinan baru ini. Ia menekankan, langkah pertama yang krusial adalah mengonsolidasikan data. Data yang valid dan jelas.

“Dan data ini perlu ditindaklanjuti dengan dua aspek,” ujarnya.

“Aspek yang pertama, segera menangani kemiskinan baru di Sumatera. Yang kedua, yang agak mengkhawatirkan adalah turun secara drastis jumlah kelas menengah,” kata Cak Imin melanjutkan.

Pratikno: Bantuan Harus Tepat, Jangan Sampai Meleset

Di sisi lain, Menko PMK Pratikno punya penekanan sendiri. Menurutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera wajib berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Bantuan pemerintah harus tepat sasaran.

“Ini agar membuat partisipasi yang bermakna supaya antara kebutuhan dengan yang dibangun oleh pemerintah itu sesuai,” jelas Pratikno dalam rapat tersebut.

Ia mengingatkan, semua intervensi harus merujuk pada data akurat. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menerbitkan Keppres tentang pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar. Tugas satgas ini berat, mulai dari koordinasi kebijakan, perencanaan, hingga evaluasi di lapangan.

“Sehingga nanti misi utamanya adalah mempunyai data tunggal dengan dashboard yang terintegrasi. Ini menjadi sesuatu yang sangat mendesak dilakukan,” tegas Pratikno yang juga Ketua Tim Pengarah Satgas.

Tanpa data yang solid, menurutnya, akuntabilitas program akan sulit dijaga. Ia juga mendorong percepatan penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi sebagai pedoman, termasuk dalam hal penentuan anggaran.

Kerusakan Parah: Ratusan Ribu Rumah dan Dana Triliunan

Sementara itu, dari sisi infrastruktur, gambaran kerusakannya sangat masif. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur AHY menyampaikan data terbaru: ada 238.783 unit rumah yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.