Tito Tantang Kepala Daerah: Berani Berinovasi atau Terjebak Ketergantungan

Kepala Daerah Ditantang Berani Berinovasi untuk Dongkrak Ekonomi

Kreativitas dan nyali para kepala daerah dalam mengelola potensi wilayahnya disebut-sebut sebagai kunci utama. Tanpa itu, sulit mengharapkan pertumbuhan ekonomi daerah yang benar-benar berkualitas dan bisa bertahan lama. Demikian ditegaskan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah talk show bertajuk “440 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo: Menuju Pertumbuhan yang Berkualitas” di IDN HQ, Jakarta, Rabu lalu. Acara itu mengusung semangat awal tahun 2026.

Bagi Tito, tolok ukur suksesnya pembangunan di daerah sebenarnya cukup jelas: kemandirian fiskal. Daerah yang punya kekuatan keuangan sendiri dinilainya jauh lebih lincah. Mereka bisa menjalankan program-program pembangunan dengan lebih cepat, tanpa selalu menengok ke pusat.

“Keberhasilan suatu daerah itu adalah kemandirian fiskal. Jadi kalau kemandirian fiskal mereka kuat, keuangan daerah itu kuat, dia membuat program apa saja gampang, mau ide apanya (apa pun) itu, bisa [lebih mudah] dieksekusi,”

Menurutnya, inti dari kemandirian fiskal ini terletak pada Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Itu harus ditopang oleh aktivitas ekonomi dan dunia usaha yang sehat dan bergairah. Memang, transfer dari pemerintah pusat tetap penting, tapi ketergantungan harus dikurangi perlahan-lahan.

Ia pun memberi beberapa contoh. Kabupaten Badung di Bali, misalnya. Mayoritas APBD-nya bisa ditutup dari sektor pariwisata, lewat pajak hotel dan restoran. Lain lagi dengan daerah seperti Timika atau Bojonegoro. Mereka mendapatkan pemasukan signifikan dari pengelolaan sumber daya alam yang dijalankan dengan baik.

Namun begitu, Tito tak menampik realita lain. Masih banyak daerah yang PAD-nya sangat rendah. Sektor swasta di sana belum benar-benar bangkit, sehingga mereka masih sangat menggantungkan diri pada belanja pemerintah dan dana transfer.

Karena itulah, ia mendesak para kepala daerah untuk menggeser pola pikir. Jangan hanya fokus mengatur belanja, tapi lebih aktif lagi menciptakan sumber pendapatan baru. Caranya? Dengan berinovasi dan memaksimalkan potensi lokal yang ada.

Salah satu langkah konkret yang ia tekankan adalah penyederhanaan perizinan. Bagi Tito, kemudahan berusaha adalah prasyarat mutlak jika ingin menarik investasi dan menghidupkan denyut perekonomian daerah.

“Jadi berpikirlah lebih banyak, bagaimana nyari pendapatan. Ini membutuhkan kreativitas, salah satunya adalah mempermudah perizinan,”

Di sisi lain, dialog yang intens antara pemda dan pelaku usaha juga tak kalah penting. Baik itu dengan asosiasi pengusaha maupun Kadin. Tujuannya jelas: menggali lebih dalam potensi ekonomi daerah dan merancang kebijakan yang tepat sasaran, bukan sekadar wacana.

Pada akhirnya, pesannya sederhana. Daerah dengan pendapatan kuat dan pengelolaan belanja yang efisien akan melesat lebih cepat. Mereka akan mandiri. Dan itu sejalan betul dengan agenda nasional untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kalau bisa dia jaga pendapatannya itu tinggi, belanjanya bisa dihemat, otomatis daerah itu akan maju dan tidak tergantung [pada] pemerintah pusat,” tandasnya menutup pembicaraan.