Di Ruang Nusantara, Gedung Kemlu yang terletak di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, suasana tampak khidmat. Rabu (14/1) siang itu, Menteri Luar Negeri Sugiono berdiri untuk menyampaikan Pernyataan Pers Tahunannya. Hadir menyimak, para diplomat dari negara sahabat dan sejumlah mantan petinggi Kemlu RI.
Pokok pembicaraannya jelas: capaian diplomasi setahun terakhir. Menurut Sugiono, pemerintah telah berhasil merampungkan puluhan kerja sama strategis dengan berbagai negara. Bidangnya beragam, mulai dari pertahanan hingga penegakan hukum.
“Dalam setahun terakhir, kita menyepakati tujuh kerja sama di bidang pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum, termasuk di antaranya dengan Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania,” kata Sugiono.
“Kita juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam,” lanjutnya.
Ia menegaskan, semua dokumen itu bukan sekadar kertas. Lebih dari itu, ia menyebutnya sebagai fondasi untuk membangun kepastian dan memperdalam kerja sama antarnegara. “Berbagai kesepakatan ini adalah komitmen untuk memperdalam kepastian kerja sama dan interoperabilitas,” tutur Sekjen Partai Gerindra ini.
Namun begitu, kerja sama tidak hanya berbentuk perjanjian formal belaka. Ada upaya lain yang juga digenjot, yaitu dialog strategis tingkat tinggi. Sugiono mengungkapkan, dalam kurun waktu yang sama, Indonesia telah menggelar empat dialog format '2 plus 2' yang melibatkan menteri luar negeri dan menteri pertahanan.
“Sepanjang satu tahun terakhir juga, kita telah melakukan empat dialog 2 plus 2 dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan negara mitra kunci, yaitu Tiongkok, Jepang, Australia, dan baru saja di awal tahun ini dengan Turki,” ungkapnya.
Bagi Sugiono, frekuensi dialog yang cukup padat ini bukan tanpa alasan. Ini mencerminkan kesadaran Indonesia dalam membaca peta dunia yang dinamis, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Di tengah kondisi seperti ini, risiko salah paham atau salah hitung antarnegara bisa meningkat. Karena itulah, komunikasi langsung menjadi kunci utama.
“Ketika risiko salah hitung meningkat dan persepsi menjadi faktor kunci, sinergi kebijakan luar negeri dan pertahanan adalah instrumen stabilisasi,” kata Sugiono.
Ia pun menutup pernyataannya dengan sebuah penegasan tentang filosofi pertahanan Indonesia. “Dan bagi Indonesia, pertahanan tidak dibangun dengan unjuk kekuatan, tetapi melalui kepastian, pencegahan, dan membuka ruang-ruang dialog,” tandasnya.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Sidak Gudang Bulog Magelang, Pastikan Stok Beras Aman
INFID Kritik Garis Kemiskinan BPS dan Anggaran MBG yang Dinilai Tidak Berkelanjutan
Mantan Aktivis Kritik Dominasi Broker Politik dalam Praktik Money Politics
Profesor Hedar Soroti Tantangan Hukum Atasi Dampak Negatif Algoritma