Kekuasaan yang Keropos: Sindiran Pandji dan Ketakutan Negara akan Citra

✍🏻 Balqis Humaira

Sebenarnya, masalah Pandji ini sederhana. Tapi kok dibikin ribet banget? Mungkin karena banyak yang pura-pura nggak paham, atau memang nggak mau paham.

Ceritanya, Pandji naik panggung stand-up. Dia ngomongin satu konsep: negara ini makin hari makin mirip agensi iklan. Intinya, kebijakan nggak lagi dijelasin lewat kerja nyata, tapi lewat konten. Pakai selebriti. Pakai influencer. Semuanya soal citra.

Nah, dia kasih contoh. Salah satunya nyebut nama Raffi Ahmad. Perlu dicatat, ini cuma ilustrasi di atas panggung. Bukan tuduhan, apalagi laporan ke polisi. Cuma analogi aja.

Di titik ini, kita harusnya berhenti sejenak.

Di negara yang masih punya akal sehat, orang bisa bedain mana contoh untuk bercanda, mana tuduhan serius. Kalau setiap guyonan di panggung harus dilaporkan, bisa-bisa obrolan di warung kopi atau becandaan di pos ronda ujung-ujungnya berakhir di penjara. Nggak lucu, kan?

Tapi kita lagi hidup di Indonesia 2026. Negara yang kayaknya udah kecanduan hidup dari pencitraan.

Begitu videonya dipotong dan diviralkan, eh, muncul laporan polisi. Katanya, laporannya datang dari unsur ormas, NU dan Muhammadiyah. Di sinilah mulai tercium bau yang nggak sedap.

Pandji kan nggak ngomongin NU. Dia juga nggak nyebut-nyebut Muhammadiyah. Nggak ada sangkut pautnya dengan PBNU atau PP Muhammadiyah. Yang dia bahas itu pola kekuasaan. Pola negara. Kebiasaan pejabat yang gemar pencitraan.

Tapi kok yang maju malah bawa-bawa nama ormas besar?

Ini sih penyakit lama di republik ini. Polanya gitu-gitu aja. Kalau ada yang mulai nyentuh hal-hal sensitif seperti uang, kekuasaan, atau proyek elite maka isunya harus cepat-cepat dipindah. Arahkan ke soal identitas, kelompok, atau agama. Tujuannya cuma satu: supaya kita nggak fokus membahas hal yang penting-penting.

Gue mau tanya nih. Kalau omongan Pandji benar-benar ngawur dan nggak ada isinya, kenapa nggak dibiarkan saja? Kenapa nggak diketawain aja? Orang waras kalau dituduh hal yang nggak-tanggung, reaksinya paling cuma ketawa. Karena ya nggak ngerasa bersalah.

Yang biasanya ribut, marah, dan tersinggung, cuma satu jenis: mereka yang merasa kesindir.

Mari kita lihat konteks yang lebih besar. Kenapa sih negara sekarang doyan banget pakai selebriti? Kenapa sosok seperti Raffi Ahmad, Atta, dan banyak influencer lain, bisa masuk begitu saja ke dalam orbit kekuasaan?

Atau lihat Gibran Rakabuming. Dari awal jadi walikota sampai sekarang duduk sebagai wapres, hidupnya seolah nggak pernah lepas dari sorotan kamera.

Jawabannya, menurut gue, sederhana. Ini warisan cara berkuasa ala Jokowi.

Jokowi adalah presiden pertama yang benar-benar menjadikan citra sebagai tulang punggung pemerintahannya. Bukan sekadar kerja, tapi kerja yang harus terlihat. Bukan cuma membangun, tapi membangun yang harus diviralkan. Kebijakan pun harus dikemas seperti konten menarik.

Awalnya kelihatan lucu dan fresh. Blusukan, vlog, konten YouTube. Tapi lama-lama, itu berubah menjadi sebuah sistem yang mapan.

Dan di ujung jabatannya, dia meninggalkan warisan yang cukup berbahaya: politik transaksional yang dibungkus rapi dengan kemasan citra. Contoh paling nyata? Izin tambang.

Ingat nggak, di akhir masa pemerintahan Jokowi, negara ini ramai sekali membagi-bagikan konsesi tambang ke ormas. Alasan resminya, untuk pemberdayaan ekonomi dan kemandirian.

Tapi coba pikir pakai logika sederhana. Kalau tugas ormas itu mengurus umat, pendidikan, dan sosial, lalu kenapa disuruh mengelola tambang? Ini seperti menyuruh ustadz mengelola SPBU. Bisa saja, tapi itu jelas bukan tugas utamanya.

Pertanyaan yang lebih penting: kenapa negara memberi akses tambang? Karena tambang bukan sekadar bisnis. Itu sumber uang, sumber kuasa, dan sumber pengaruh yang sangat besar.