Prabowo Beri Sinyal Reshuffle, Menteri Tak Paham Pasal 33 Dianggap Ancaman Kedaulatan

Prabowo Beri Sinyal Keras? Menteri Tak Paham Pasal 33 Diminta Mundur

Permintaan Presiden Prabowo Subianto agar menteri yang tak paham Pasal 33 UUD 1945 segera mundur, bukan cuma teguran biasa. Banyak yang menangkap aroma politik yang kuat dari pernyataan itu. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, misalnya, melihatnya sebagai kode keras atau 'hard signal'. Menurutnya, ini pertanda reshuffle kabinet sedang dipersiapkan, khususnya untuk kementerian yang mengurusi sumber daya alam dan ekonomi strategis.

"Kalau ada menteri yang tidak paham Pasal 33, itu bukan sekadar persoalan akademik atau hukum. Itu soal keberpihakan. Apakah ia berpihak pada kepentingan nasional atau justru menjadi perpanjangan tangan kepentingan asing dan oligarki," tegas Amir Hamzah kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).

Bagi Amir, pasal itu bukan cuma tulisan di konstitusi. Itu fondasi ideologis negara. Pasal 33 jelas menyebut bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu intinya.

Dari kacamata geopolitik, pasal ini adalah benteng terakhir kedaulatan ekonomi kita. Setiap kebijakan yang membuka celah penjarahan SDA tambang, hutan, laut langsung ancam stabilitas nasional. "Negara-negara besar selalu memetakan pejabat kunci di negara berkembang. Jika ada menteri yang longgar terhadap eksploitasi, mudah ditekan oleh korporasi global, itu menjadi titik masuk penjajahan gaya baru," ujarnya.

Selama ini, banyak elite yang menafsirkan pasal ini dengan cara yang terlalu liberal. Negara cuma ditempatkan sebagai regulator, bukan pengendali utama. Padahal, rohnya jelas: penguasaan oleh negara.

Nah, pernyataan terbuka Prabowo ini dianggap tidak lazim. Biasanya evaluasi menteri dilakukan di belakang pintu tertutup. Kali ini lain. "Dalam bahasa intelijen, ini bukan warning biasa, tapi open warning. Artinya, presiden ingin publik tahu bahwa akan ada konsekuensi," kata Amir.

Prabowo dikenal sebagai pemimpin dengan latar belakang militer. Setiap ucapannya sering punya lapisan makna. "Ini adalah sinyal psikologis kepada kabinet: siapa yang sejalan dengan garis konstitusi akan dipertahankan, siapa yang bermain-main dengan kekayaan negara akan disingkirkan," jelasnya.