DPR Desak Pemerintah Buka Data Komitmen Impor Beras dari AS

Pemerintah diminta untuk buka-bukaan soal komitmen impor beras dari Amerika Serikat. Permintaan itu disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI dari FPKS, Johan Rosihan, yang menegaskan pihaknya akan mengkaji isu ini dengan objektif. Fokus utamanya jelas: melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional.

Meski volume 1.000 ton itu terbilang kecil jika dibandingkan produksi dalam negeri, Johan punya kekhawatiran lain. Menurutnya, perdagangan komoditas strategis seperti beras harus diawasi ketat. Tujuannya, agar tidak memicu gejolak pasar yang ujung-ujungnya malah menekan harga gabah petani lokal.

“Kami tidak ingin polemik ini menjadi bias politik,” ujar Johan dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

“Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan apa pun tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat produsen, dan tidak merusak momentum produksi dalam negeri.”

Di sisi lain, Komisi IV berencana memanggil pemerintah untuk memberikan penjelasan teknis secara resmi. Mereka ingin memastikan bahwa komitmen impor ini tidak bertentangan dengan upaya penguatan swasembada yang selama ini digaungkan. Kedaulatan pangan, kata Johan, adalah hal yang tak bisa ditawar.

Pengawasan kebijakan pangan, lanjutnya, harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tentu saja berbasis data. Semuanya demi menjaga stabilitas harga. Peran Bulog dalam menyerap hasil panen petani juga harus dioptimalkan, tidak boleh dilemahkan.

“Ketahanan pangan adalah soal kedaulatan bangsa,” tegasnya.

“Politik boleh berbeda pendapat, tetapi pangan tidak boleh terganggu. Komisi IV akan tetap fokus memastikan produksi nasional kuat dan petani terlindungi.”

Sebagai penutup, Johan Rosihan menambahkan bahwa Komisi IV akan terus mengawal setiap kebijakan pangan. Prinsipnya sederhana: kebijakan harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Di tenging dinamika perdagangan global yang serba tak pasti, menjaga stabilitas nasional adalah sebuah keharusan.