Prabowo Beri Sinyal Reshuffle, Menteri Tak Paham Pasal 33 Dianggap Ancaman Kedaulatan

Kalau reshuffle benar terjadi, sektor-sektor strategis kemungkinan besar yang akan disasar. Sebut saja energi dan sumber daya mineral, investasi, kelautan, kehutanan, hingga perdagangan. "Di sektor-sektor inilah Pasal 33 diuji setiap hari. Apakah negara hadir sebagai penguasa, atau hanya jadi penonton sementara kekayaan nasional diangkut keluar," tegas Amir.

Menteri yang membiarkan ekspor bahan mentah tanpa olahan, atau yang gampang tunduk pada tekanan investor asing, secara tak langsung sudah melawan semangat Pasal 33.

Lebih dalam lagi, Amir membaca ini sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan Prabowo. Setelah masa transisi, presiden butuh kabinet yang solid dan seirama dengan visinya. "Prabowo ingin kabinet ideologis, bukan kabinet kompromi. Kabinet yang paham bahwa kekayaan alam adalah senjata geopolitik, bukan sekadar komoditas ekonomi," paparnya.

Dunia sedang tidak stabil. Konflik energi, perang dagang, perebutan sumber daya. Dalam situasi seperti ini, Indonesia butuh menteri yang punya pondasi ideologis kuat, bukan yang lemah.

Pernyataan Prabowo juga punya pesan ganda. Ke dalam, untuk menteri. Ke luar, untuk rakyat, bahwa presiden berdiri di pihak konstitusi. "Prabowo ingin membangun legitimasi bahwa ia adalah presiden yang berpihak pada Pasal 33. Ini penting untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam kebijakan-kebijakan strategis ke depan," katanya.

Amir menambahkan, publik juga harus ikut awasi. Jika ada menteri dengan rekam jejak bertentangan dengan Pasal 33, desakan mundur harus datang dari rakyat juga.

Pada akhirnya, pernyataan ini bisa jadi penanda arah baru pemerintahan: lebih nasionalis, lebih protektif, dan lebih tegas. "Ini momentum. Jika reshuffle benar-benar terjadi dan menyasar menteri-menteri bermasalah, maka kita sedang menyaksikan konsolidasi kekuasaan negara atas kekayaan nasional," pungkas Amir Hamzah.