Iran Tegas Tangani Unjuk Rasa, Trump Ancam Pukulan Keras

Gelombang unjuk rasa yang mengguncang Iran sudah memasuki hari kedua belas. Di tengah situasi yang memanas, pimpinan lembaga peradilan Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, mengeluarkan pernyataan tegas. Intinya, negara tak akan memberi toleransi sedikit pun pada apa yang disebutnya sebagai "perusuh".

Namun begitu, Ejei juga mengakui hak publik untuk menyuarakan protes. Pernyataannya ini disampaikan Senin lalu, menanggapi demonstrasi yang telah menyebar ke puluhan kota dan memakan korban jiwa.

"Saya menginstruksikan Jaksa Agung dan Jaksa Penuntut di seluruh negeri untuk bertindak sesuai hukum dan dengan ketegasan terhadap para perusuh dan pihak-pihak yang mendukung mereka, tanpa menunjukkan keringanan atau toleransi," kata Ejei, seperti dikutip kantor berita peradilan Mizan.

Meski demikian, Ejei menegaskan bahwa pemerintah Iran tetap mendengarkan suara para demonstran dan kritik mereka, serta membedakan antara para pemrotes dengan para perusuh.

Pernyataan dari Teheran itu muncul hampir bersamaan dengan cuitan keras dari Washington. Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran bakal "mendapat pukulan sangat keras" jika aparatnya membunuh lebih banyak demonstran. Ancaman itu dia sampaikan dari pesawat Air Force One, tak lama setelah AS melancarkan serangan ke Venezuela.

Semua ini berawal dari keresahan ekonomi. Aksi pertama pecah pada 28 Desember lalu, dimulai dari para pedagang di Teheran yang mogok kerja. Mereka protes harga melambung dan ekonomi yang mandek. Tapi perlahan, unjuk rasa itu merambat ke kota-kota lain. Tuntutannya pun berkembang, tak lagi sekadar soal roti dan telur, tapi sudah menyentuh ranah politik.

Menurut penghitungan AFP, demo telah menjalar ke 23 dari 31 provinsi di Iran, melibatkan setidaknya 45 kota. Uniknya, pusat keramaian justru banyak terjadi di kota-kota kecil dan menengah, terutama di wilayah barat negara itu.

Suara dari PBB dan Korban Berjatuhan

Di markas PBB, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres turut angkat bicara. Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, Guterres mendesak Iran menghormati hak warganya untuk berunjuk rasa secara damai. Dia juga menekankan pentingnya mencegah korban jiwa bertambah.

“Setiap individu harus diizinkan untuk berunjuk rasa secara damai dan menyampaikan keluhan mereka,” ujar Guterres.

Sayangnya, imbauan itu sepertinya datang terlambat. Korban terus berjatuhan. Media lokal melaporkan seorang polisi bernama Shahin Dehghan tewas ditusuk saat berupaya mengendalikan kerusuhan di Malard, wilayah di barat Teheran. Kantor berita Fars menyebut upaya identifikasi pelaku masih berlangsung. Insiden ini memperpanjang daftar korban dalam aksi yang awalnya damai itu.

Bagaimana dengan WNI di Sana?

Lalu, bagaimana dengan warga negara Indonesia yang tinggal di Iran? Menurut Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, situasinya masih terkendali. Dari data per Juni 2025, ada 386 WNI di Iran dan semuanya dalam kondisi aman.

“Perkembangan situasi di Iran, sudah 10 hari ya demo-demo ini berlangsung dan sudah ada beberapa korban, tapi so far belum ada laporan WNI yang terdampak. Kondisi WNI masih baik di sana,” ujarnya dalam briefing pers di Jakarta.

Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, menambahkan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan keamanan di Iran dengan cermat. Mereka mengikuti dinamika situasi dari waktu ke waktu, siap mengambil langkah jika diperlukan.

Jadi, untuk saat ini, kabar dari WNI di sana cukup melegakan. Meski keriuhan politik dan ekonomi terus bergulir, mereka masih bisa bernapas dengan lega.