Indonesia bakal memegang tampuk kepemimpinan di Dewan HAM PBB pada tahun 2026. Ini bukan kali pertama, tapi presidensi yang pertama. Dan posisi strategis itu jatuh ke tangan Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI di Jenewa. Tahun 2026 sendiri punya makna khusus, karena bertepatan dengan dua dekade usia dewan tersebut.
Penetapan resminya sendiri sudah dilakukan. Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri yang dirilis Kamis lalu, keputusan itu diambil dalam pertemuan dewan tanggal 8 Januari, bersamaan dengan organizational meeting pertama tahun ini di Jenewa.
Nah, pertanyaannya sekarang: bagaimana Indonesia akan memimpin? Pemerintah sudah menyiapkan jawabannya.
“Dalam kapasitas sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang,” begitu bunyi pernyataan resmi Kemlu.
Menteri Luar Negeri Sugiono bahkan menegaskan hal serupa. Komitmen untuk imparsial, objektif, dan transparan ditekankan kembali.
Artikel Terkait
Hunian Sementara dan Harapan Baru untuk Warga Bukit Tempurung
Trump Minta Damai di Suriah: AS Berhubungan Baik dengan Dua Kubu yang Bertikai
KPK Tetapkan Gus Yaqut Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji
Kuasa Hukum Tantang Eggi Sudjana dan Kawan-Kawan Bersaksi di Sidang Ijazah Jokowi