Indonesia bakal memegang tampuk kepemimpinan di Dewan HAM PBB pada tahun 2026. Ini bukan kali pertama, tapi presidensi yang pertama. Dan posisi strategis itu jatuh ke tangan Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI di Jenewa. Tahun 2026 sendiri punya makna khusus, karena bertepatan dengan dua dekade usia dewan tersebut.
Penetapan resminya sendiri sudah dilakukan. Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri yang dirilis Kamis lalu, keputusan itu diambil dalam pertemuan dewan tanggal 8 Januari, bersamaan dengan organizational meeting pertama tahun ini di Jenewa.
Nah, pertanyaannya sekarang: bagaimana Indonesia akan memimpin? Pemerintah sudah menyiapkan jawabannya.
“Dalam kapasitas sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang,” begitu bunyi pernyataan resmi Kemlu.
Menteri Luar Negeri Sugiono bahkan menegaskan hal serupa. Komitmen untuk imparsial, objektif, dan transparan ditekankan kembali.
Artikel Terkait
Mentan Ancam Alihkan Anggaran Daerah yang Tak Serius Cetak Sawah
Komnas HAM Tegaskan Kritik Kebijakan Pemerintah Adalah Hak yang Harus Dijamin
Laporan Ungkap Aliran Dana Terduga Teroris Lewat Binance, Pegawai Penyelidik Malah Diberhentikan
Tren Bukber Ramadan di Makassar Beralih ke Restoran dengan Konsep Estetik