Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB 2026, Usung Gagasan Presidensi untuk Semua

Indonesia bakal memegang tampuk kepemimpinan di Dewan HAM PBB pada tahun 2026. Ini bukan kali pertama, tapi presidensi yang pertama. Dan posisi strategis itu jatuh ke tangan Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI di Jenewa. Tahun 2026 sendiri punya makna khusus, karena bertepatan dengan dua dekade usia dewan tersebut.

Penetapan resminya sendiri sudah dilakukan. Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri yang dirilis Kamis lalu, keputusan itu diambil dalam pertemuan dewan tanggal 8 Januari, bersamaan dengan organizational meeting pertama tahun ini di Jenewa.

Nah, pertanyaannya sekarang: bagaimana Indonesia akan memimpin? Pemerintah sudah menyiapkan jawabannya.

“Dalam kapasitas sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang,” begitu bunyi pernyataan resmi Kemlu.

Menteri Luar Negeri Sugiono bahkan menegaskan hal serupa. Komitmen untuk imparsial, objektif, dan transparan ditekankan kembali.

“Presidensi Indonesia akan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan,” ucapnya.

Mereka punya tagline untuk itu: “A Presidency for All.” Sebuah presidensi untuk semua. Gagasan besarnya adalah memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja, dan tentu saja, menjaga kredibilitas dewan di panggung multilateral.

Jalan menuju posisi ini dimulai dari tingkat kawasan. Indonesia terlebih dahulu dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan internal. Kepercayaan itu, kata Kemlu, bukan datang tiba-tiba. Rekam jejak Indonesia di isu HAM tingkat internasional jadi pertimbangan utama.

Sebenarnya, Jakarta bukan pemain baru di arena ini. Catatannya cukup panjang: enam kali menjadi anggota, pernah dua kali menduduki posisi Wakil Presiden dipegang Dubes Dian Triansyah Djani (2009) dan Dubes Febrian A. Ruddyard (2024). Bahkan lebih jauh ke belakang, Indonesia juga pernah memimpin Komisi HAM PBB, lembaga pendahulu dewan sekarang, lewat Dubes Makarim Wibisono di tahun 2005.

Jadi, tahun 2026 nanti bukan sekadar soal jabatan. Ini tentang melanjutkan peran, membawa beban sejarah, dan tentu saja, memenuhi harapan yang disematkan banyak pihak.