- Pertama, kompetensi teknis.
- Kedua, kohesi institusional.
- Ketiga, etos pengabdian yang terpisah dari politik partisan.
Nah, Venezuela terpeleset di ketiganya. Militernya jadi alat politik rezim, sarana bagi-bagi patronase, bukan institusi profesional yang netral. Akibatnya, kemampuan teknis merosot, disiplin kendur, rantai komando pun rapuh.
Belajar dari Pakistan
Untuk melihat bedanya senjata dan profesionalisme, coba lihat Pakistan. Negara ini bukan kaya raya. Peralatannya juga tak selalu yang paling mutakhir. Tapi, militernya terinstitusionalisasi dengan kuat. Pelatihannya berlapis dan berkelanjutan, doktrin operasinya jelas dan teruji. Pakistan kerap bertempur dalam konflik nyata, menghadapi ancaman yang riil. Bagi mereka, profesionalisme adalah kebutuhan hidup, bukan sekadar simbol.
Venezuela membeli senjata untuk simbol kedaulatan. Pakistan membangun tentara untuk bertahan hidup. Dalam strategi, ancaman nyata melahirkan profesionalisme. Sementara ancaman imajiner cuma melahirkan parade.
Bagi banyak rezim, termasuk di Caracas, senjata modern berfungsi sebagai alat legitimasi internal, simbol perlawanan, sekaligus ornamen geopolitik. Tapi senjata yang dibeli tanpa reformasi institusi cuma menciptakan ilusi keamanan. Istilah kerennya, “hard power tanpa human capital adalah aset macet.”
Kasus Venezuela ini jadi pelajaran pahit buat banyak negara berkembang.
- Modernisasi militer tanpa profesionalisasi adalah jebakan yang mahal.
- Politik simbolik justru melemahkan kesiapan tempur yang sesungguhnya.
- Kekuatan besar tidak takut pada senjata mereka takut pada tentara yang profesional.
Mungkin itu sebabnya Amerika Serikat lebih menghormati militer Pakistan ketimbang Venezuela, meski secara politik hubungan dengan Islamabad jauh lebih rumit.
Penutup
Cerita ini mengingatkan kita pada kebenaran lama yang sering terlupa: yang menentukan hasil konflik bukanlah senjata, melainkan manusia di belakangnya. Venezuela punya senjata modern, tapi kehilangan disiplin, latihan, dan profesionalisme.
Dalam dunia militer modern, senjata bisa dibeli dengan uang. Tapi profesionalisme harus dibangun butuh waktu bertahun-tahun, dengan harga politik dan disiplin yang tak murah. Dan di situlah, banyak negara akhirnya gagal. Apalagi jika militernya sibuk dengan urusan sipil, sehingga fokus pada profesionalitas pun buyar.
(Erizeli Bandaro)
Artikel Terkait
Longsor di Kudus Seret Dua Kendaraan ke Jurang
Istri di Balik Badai Haji: Eny Retno, Perempuan yang 21 Tahun Hidup dalam Sunyi
Menteri Agama: Ketahanan Bangsa Berawal dari Keluarga yang Kokoh
Kardinal Suharyo Buka Perayaan Natal DKI dengan Cerita Gembala dan Dua Hewan