Hakim Tegur Prajurit TNI yang Jaga Sidang Korupsi Nadiem

Hakim tak sungkan menegur tiga prajurit TNI yang berjaga di ruang sidang, Selasa (5/1/2026) lalu. Mereka hadir dalam persidangan kasus korupsi mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim.

Soal kehadiran tentara itu, Markas Besar TNI punya penjelasan. Katanya, permintaan datang dari Kejaksaan Agung. Tujuannya jelas: melindungi jaksa yang sedang menjalankan tugas.

“Kehadiran yang bersangkutan semata-mata menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Aulia Dwi Nasrullah, saat dihubungi pada 6 Januari.

Menurut Aulia, penugasan ini punya dasar hukum. Ada nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MOU) antara TNI dan Kejaksaan Agung, juga Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara untuk jaksa. Di Pasal 4 huruf b perpres itu disebutkan, perlindungannya dilakukan oleh TNI.

Namun begitu, Aulia menegaskan bahwa tidak semua sidang akan dijaga tentara. Penurunan personel hanya dilakukan jika ada permintaan khusus dari Kejaksaan. “Saya tidak tahu alasan di balik permintaan jaksa tersebut,” aku dia.

Di sisi lain, dia meyakinkan bahwa kehadiran TNI tak akan mengganggu proses hukum. “TNI tetap menghormati independensi peradilan, bersikap netral, profesional, dan tidak terlibat dalam proses hukum perkara tersebut,” lanjutnya.

Momen teguran hakim terjadi di tengah-tengah sidang. Saat itu, kuasa hukum Nadiem sedang membacakan nota keberatan.

Tiba-tiba, Hakim Ketua Purwanto S Abdullah menyela. “Sebelum dilanjutkan, ini rekan TNI dari mana ya?” tanyanya. Purwanto lantas meminta ketiga prajurit itu untuk tidak berdiri di depan pintu area persidangan.

Praktik pengamanan jaksa oleh TNI sebenarnya sudah menguat sejak awal 2025. Puncaknya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan surat telegram pada 5 Mei 2025. Isinya tentang dukungan TNI untuk kelancaran dan keamanan tugas penegakan hukum di Kejati dan Kejari.