Said Didu Tuding Angkatan 98 Serahkan Negara ke Oligarki

MURIANETWORK.COM – Kritik pedas kembali dilontarkan Muhammad Said Didu. Kali ini, pengamat politik dan mantan anggota MPR itu menyoroti warisan reformasi 1998. Dalam sebuah video di kanal YouTube-nya, Selasa lalu, Said dengan tegas menyebut angkatan 98 justru telah menyerahkan kendali negara ke tangan segelintir oligark.

Mengaku sebagai pelaku sejarah transisi, Said Didu menyatakan dirinya paham betul seluk-beluk masa itu. Ia bahkan mengklaim pernah membantu Presiden BJ Habibie menyusun keanggotaan MPR. Struktur yang terdiri dari seribu anggota dari berbagai utusan itu, katanya, dibentuk untuk menjaga persatuan.

Namun begitu, penilaiannya terhadap hasilnya kini sangat getir.

“Mohon maaf aja, angkatan 98 itu angkatan menurut saya yang menyerahkan negeri ini kepada oligarki,” tegas Didu.

Tak tanggung-tanggung, ia menyebut sejumlah nama. Mulai dari Fahri Hamzah, Budiman Sudjatmiko, hingga apa yang disebutnya “trio wekwek” Sri Mulyani, Mari Pangestu, dan Miranda Goeltom. Mereka, menurut Didu, dulu mengkritik pemerintah dari balik kemewahan Hotel Mulia.

Pusat kekuasaan oligarki itu sendiri, dalam pandangannya, kini berpusat di kawasan PIK 2. Dari sanalah, klaimnya, berbagai institusi penting diatur, mulai dari Istana hingga gedung MPR. Akibatnya, semua pejabat yang berkuasa tak lebih dari “pemain bayaran”.

“Sumber semua masalah adalah oligarki. Dan semua penyebab masalah itu terjadi karena pejabat jual diri,” ucapnya tanpa tedeng aling-aling.

Kritiknya semakin tajam ketika menyentuh institusi tentara. Dengan nada emosional, Said Didu menyoroti keterlibatan jenderal aktif bintang dua dalam kasus penggusuran tanah. Ada empat jenderal, sebutnya, yang “ditenteng” oligarki untuk merampas tanah rakyat.

“Tentara yang saya harapkan nasionalismenya lebih tinggi dari yang lain ditenteng oleh oligarki untuk menggusur, merampok rakyat,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut pelaku di lapangan adalah alumni Lemhanas yang sekelas dengan para jenderal tadi. Unsur etnis tertentu juga disebutnya ikut terlibat dalam aksi penggusuran tersebut.

Di sisi lain, Said Didu mengaku tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto. Dukungan itu punya lima catatan: pemberantasan korupsi, pembonsaian oligarki, pemerintahan bersih, pengambilalihan aset negara, serta pembersihan aparat hukum.

Tapi ia juga tak sungkan mengkritik. Kedekatan Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi disebutnya bagai “racun” yang harus dijauhi. Harapannya jelas, Prabowo bisa lepas dari pengaruh itu.

“Biang kerok masalah adalah geng Solo, oligarki, parcok. Itu biang kerok masalah yang harus tertanam di kepala bahwa inilah perusak negara,” tandasnya tegas.

Sebagai mantan orang dekat keluarga Soeharto, wajar jika ia membela beberapa kebijakan Orde Baru. Ia bercerita, antara 1993 hingga 1996, dirinya digaji dua juta rupiah per bulan hanya untuk menemani Soeharto ngobrol.

Ia pun membela almarhumah Ibu Tien Soeharto. Pembangunan TMII dan RS Harapan Kita, menurutnya, semata-mata untuk kepentingan rakyat banyak.

Harapan terakhirnya, Prabowo mau mengadopsi gaya kepemimpinan Soeharto, juga Soemitro ayahandanya. Tujuannya satu: mengembalikan keutuhan NKRI seperti masa sebelum reformasi 1998 bergulir.