Pemerintah Bantah Isu Arahan Penanaman Sawit di Papua

Di sisi lain, kondisi itu menciptakan kesenjangan yang nyata. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua masih tertinggal dibanding daerah lain. Karena itulah, Presiden menekankan pembangunan yang menyeluruh. Mulai dari ekonomi, pemberdayaan manusia, sampai penguatan infrastruktur dasar.

Soal infrastruktur ini memang krusial. Menurut Ribka, percepatan pembangunan di sektor ini bisa menekan biaya transportasi yang selama ini membengkak. Bayangkan, dengan ketahanan pangan dan infrastruktur yang memadai, ketergantungan pada pasokan dari luar bisa dikurangi. Alhasil, biaya logistik pun jadi lebih efisien.

“Pada saat itu Presiden menyampaikan, ketahanan pangan di bidang pertanian, peternakan, dan lain-lain semuanya sudah harus dilaksanakan... Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya cost transportasi,” paparnya.

Lebih jauh, arahan ini dikatakan selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Prinsipnya, tidak boleh ada satu daerah pun yang tertinggal. Untuk itu, pemerintah daerah di Papua didorong memastikan warganya mendapat akses lengkap. Pendidikan, lapangan kerja, dan sumber penghidupan yang layak harus terpenuhi.

“Semua masyarakat di Papua itu harus sejahtera, harus punya persediaan pangan, misalnya, tidak ada kekurangan makan, minum,” pungkas Ribka.

Ia menambahkan, peran pemerintah daerah juga vital. Dukungan melalui terobosan kebijakan, seperti program pembebasan biaya sekolah, adalah contoh nyata yang harus terus digulirkan. Intinya, pembangunan di Papua harus dirasakan langsung oleh rakyat, dari hal paling mendasar seperti pangan hingga masa depan anak-anak lewat pendidikan.