Kasus korupsi pengadaan BBM nonsubsidi di Distrik Navigasi Pontianak ternyata jauh lebih dalam dari yang diduga. Lapisan persoalannya mengerucut pada satu hal: konflik kepentingan. Bagaimana mungkin jabatan publik berbaur begitu saja dengan urusan bisnis pribadi?
Di pusaran ini, muncul nama Yuliansyah. Dia bukan sembarang orang. Selain duduk sebagai anggota DPR RI dari Kalbar, pria ini juga Ketua DPD Partai Gerindra di provinsi yang sama. Tapi ada satu peran lain yang kini jadi sorotan: Direktur PT Cangka Jaya Nova.
Menurut catatan penyidik Kejati Kalbar, perusahaan itulah yang menang lelang pengadaan BBM nonsubsidi untuk tahun 2020. Proyeknya sendiri sudah bau busuk. Diduga penuh penyimpangan dan berisiko bikin negara rugi miliaran. Gara-gara ini, pertanyaan besar soal etika dan transparansi bergema kencang.
Memang, sektor pengadaan BBM untuk keselamatan pelayaran jarang jadi perhatian. Padahal, anggarannya gede-gedean. Lalu, bagaimana bisa sebuah perusahaan yang dipimpin politisi aktif begitu mudah mengantongi proyek negara?
Keseriusan aparat mulai terlihat Senin lalu. Tanggal 29 Desember 2025, Kejati Kalbar menggeledah Kantor Distrik Navigasi di Jalan Khatulistiwa. Situasinya ketat, bahkan dikawal personel TNI AD. Mereka masuk, menyisir ruang-ruang strategis, dan menyita segunung dokumen penting.
Dokumen-dokumen itu, yang diduga terkait lelang dan pengadaan, langsung diamankan dalam boks tersegel. Langkah awal untuk mengurai benang kusut.
Artikel Terkait
Indonesia Butuh Pemimpin Teladan, Bukan Sekadar Penguasa
Ketika Dewasa Datang, Rasa Tenang Masa Kecil Justru Menghilang
Uang dalam Islam: Bukan Soal Emas, Tapi Soal Kesepakatan
Gempa 5,7 SR Guncang Perairan Papua, Warga Diimbau Tetap Siaga