Mamdani Cabut Aturan Pro-Israel di Hari Pertama Jabatan

New York Langkah pertama Zohran Mamdani sebagai Wali Kota New York cukup tegas. Di hari pertamanya memimpin, ia langsung menandatangani sebuah perintah eksekutif yang membatalkan sejumlah kebijakan era pendahulunya, Eric Adams. Tidak tanggung-tanggung, kebijakan yang dicabut itu termasuk beberapa yang dianggap sebagai bentuk dukungan nyata terhadap Israel.

Intinya, semua perintah eksekutif yang ditandatangani mulai 26 September 2024 dan seharusnya berlaku hingga akhir 2025, kini dinyatakan tidak berlaku lagi. Perintah yang lebih tua masih bertahan, kecuali nanti diubah secara khusus.

Efeknya langsung terasa. Langkah Mamdani ini secara otomatis membatalkan kebijakan Adams yang melarang lembaga kota melakukan boikot atau divestasi dari Israel kebijakan yang baru saja diterbitkan bulan lalu. Selain itu, kebijakan lain yang ikut dicabut adalah aturan dari Juni lalu yang mengadopsi definisi antisemitisme yang sangat luas. Definisi itu sempat menuai kontroversi karena mengkategorikan berbagai bentuk kritik terhadap negara Israel sebagai tindakan antisemit.

Namun begitu, Mamdani tidak membubarkan semuanya. Kantor Penanggulangan Antisemitisme New York City yang dibentuk pemerintahan Adams akan tetap beroperasi. Perintah darurat yang masih berlaku juga tidak terkena imbas pencabutan ini.

Reaksi pun bermunculan. Donna Lieberman, Direktur Eksekutif New York Civil Liberties Union, memberikan tanggapannya. Ia mengutip The New York Times dalam menyoroti kebijakan-kebijakan yang dicabut tersebut.

Menurut Lieberman, kebijakan itu terkesan seperti langkah-langkah dadakan di menit-menit terakhir jabatan Adams, yang tujuannya jelas: membungkus pandangan yang tak sejalan dengan posisinya.

“Makanya, wajar saja kalau pemerintahan baru langsung membatalkannya,” ujarnya.

Lieberman juga menekankan prinsip dasar yang menurutnya harus dijunjung.

“Hak untuk berbicara bebas tidak boleh bergantung pada isi pembicaraannya. Prinsip ini berlaku untuk semua opini tentang Israel atau Gaza, untuk aktivisme politik sekitar konflik itu, dan tentu saja untuk isu-isu politik lainnya,” tegas Lieberman.