Gerakan Emak-Emak Jawa Barat Sampaikan Pernyataan Sikap Terkait Isu Hukum dan Pemerintahan

Gerakan Emak-Emak Jawa Barat, yang dikenal sebagai GEMA JABAR, telah mengeluarkan pernyataan sikap resmi yang berisi sejumlah tuntutan dan keprihatinan mendalam terhadap situasi hukum dan politik di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk masa depan anak cucu.

Keprihatinan atas Dugaan Pelanggaran Masa Lalu

Dalam pernyataannya, GEMA JABAR menyatakan konsistensi sikap mereka yang sebelumnya telah disampaikan di depan KPK. Kelompok ini menyoroti kekhawatiran mengenai praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diduga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif pada periode pemerintahan sebelumnya. Mereka menduga mantan Presiden Joko Widodo terlibat dalam praktik tersebut.

Selain itu, sejumlah kebijakan dan proyek strategis nasional seperti pembangunan Kereta Cepat Whoosh dan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga disorot. GEMA JABAR menyatakan bahwa proyek-proyek ini diduga menjadi objek korupsi dan nepotisme, yang pada akhirnya merugikan negara.

Isu Ijazah dan Kriminalisasi Aktivis

Pernyataan ini juga mengangkat isu terkait keabsahan ijazah mantan presiden yang disebut-sebut bermasalah dan selalu disembunyikan. GEMA JABAR menilai hal ini telah memicu perpecahan di tengah masyarakat. Mereka juga menyesalkan proses hukum yang menjerat sejumlah aktivis dan peneliti yang mempersoalkan keabsahan ijazah tersebut, yang dianggap sebagai bentuk kriminalisasi.

Isu serupa juga dilontarkan terhadap Gibran Rakabuming Raka, terkait dengan persyaratan ijazah pendidikan dalam pencalonan Wakil Presiden. GEMA JABAR menduga adanya pelanggaran etika konstitusi dan nepotisme dalam proses tersebut.

Dampak Sosial dan Ekonomi

GEMA JABAR menilai bahwa berbagai tindakan yang ditudingkan tersebut telah menyebabkan kerusakan ekonomi negara dalam jangka panjang. Dampak ini dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk meningkatnya angka pengangguran, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan kemiskinan. Perempuan Indonesia, khususnya emak-emak di Jawa Barat, disebut sebagai pihak yang paling merasakan dampak buruk ini.

Lima Poin Tuntutan GEMA JABAR

Berdasarkan analisis dan keprihatinan tersebut, GEMA JABAR merumuskan lima poin tuntutan utama:

1. Penangkapan dan pengadian segera terhadap mantan Presiden Joko Widodo.
2. Pemberhentian Kapolri Listyo Sigit dan Kapolda Metro Jaya karena dianggap bersikap tidak adil.
3. Permintaan agar Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas dan tidak diskriminatif dengan tidak membela kesalahan mantan presiden.
4. Percepatan proses pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka.
5. Ajakan kepada seluruh perempuan Indonesia untuk bersama-sama berjuang agar Joko Widodo segera diadili guna mencegah kerusakan bangsa yang lebih parah.

Pernyataan sikap ini ditutup dengan penegasan bahwa semua tuntutan disampaikan demi tanggung jawab dan kepedulian terhadap masa depan generasi penerus bangsa. Dokumen ini ditandatangani oleh Presidium GEMA JABAR di Bandung pada 18 November 2025.