Banjir Akhir 2025: Duka yang Berulang dan Peringatan untuk 2026

Tahun baru seharusnya diwarnai kemeriahan. Tapi di penghujung 2025 ini, yang terdengar justru rintihan pilu dari seantero Nusantara. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga beberapa titik di Jawa semua berduka. Bencana banjir besar telah menyapa, meninggalkan duka yang dalam.

Bagi yang beriman, musibah adalah sunnatullah. Yang utama sekarang adalah kesabaran, lalu bangkit. Namun, di balik semangat itu, angka-angka tak bisa dibohongi: hampir seribu jiwa melayang, ratusan lainnya luka-luka. Peran semua pihak, dari masyarakat biasa hingga relawan, sangat dibutuhkan untuk memulihkan mereka yang selamat.

Menurut sejumlah laporan media nasional, kondisi pengungsian memprihatinkan. Bantuan sulit menjangkau karena akses terputus.

“Korban tewas bukan cuma karena terjangan air,” kata satu laporan, “tapi juga kelaparan dan kurangnya pasokan makanan yang layak.”

Seorang ibu hamil diketahui kehilangan janinnya akibat kekurangan gizi. Anak-anak pun menderita penyakit kulit karena terpaksa meminum air banjir yang keruh saat kehausan melanda. Situasinya benar-benar memilukan.

Nah, ke depan tantangannya makin berat. Pemulihan fisik dan psikologis korban akan makan waktu lama. Mereka masih diombang-ambingkan ketidakpastian: bisa bertahan atau tidak? Tempat tinggal yang jelas pun masih jadi mimpi.

Di sisi lain, akar masalahnya harus diakui: kerusakan alam ini ulah manusia juga. Eksploitasi demi kepentingan segelintir orang membuat ekosistem rusak parah. Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, mengungkap sebuah data pahit: bencana serupa tahun 2007 terulang lagi di 2025 ini. Setelah 18 tahun, korban malah lebih banyak. Ini jelas menunjukkan kita gagal belajar dari masa lalu.

Peribahasa ‘sedia payung sebelum hujan’ sepertinya hanya jadi pepesan kosong. Menyambut 2026, ketahanan pangan dan lingkungan harus jadi prioritas mutlak. Jangan sampai hutan terus digunduli oleh keserakahan.

Faktanya, konflik agraria melonjak empat kali lipat sejak 2010. Konsesi sawit dan tambang menggusur komunitas lokal seenaknya. Ironisnya, petani kecil justru kerap dijadikan kambing hitam deforestasi, padahal kontribusi mereka di bawah 10%. Sementara itu, konglomerat yang menguasai 25% konsesi justru dapat perlindungan politik. Akibatnya, sekitar 70 juta masyarakat adat yang hidupnya bergantung pada hutan, kehilangan akses ke tanah leluhur mereka.

Karena itu, pemegang kekuasaan di tahun 2026 nanti harus lebih berhati-hati. Jangan asal kasih izin. Sudah sering terjadi, izin yang diberikan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, dan rakyat kecil yang akhirnya menelan pil pahitnya.

Tapi jangan salah, tanggung jawab ini bukan cuma di pundak penguasa. Semua lapisan masyarakat harus terlibat. Kita perlu menghidupkan kembali kearifan lokal. Leluhur kita dulu memperlakukan hutan sebagai sahabat, bukan lawan. Hujan seharusnya jadi rahmat, bukan malah berubah jadi bencana. Alam ini makhluk hidup juga, hubungannya dengan manusia harus saling menghormati untuk menjaga keseimbangan.

Saya jadi teringat masa kecil dulu. Saat banjir datang, justru disambut girang karena banyak ikan yang bisa ditangkap. Sekarang? Begit ujan deras tiba, yang muncul langsung rasa was-was. Bahaya sudah di depan mata.

Margasatwa pun ikut merasakan dampaknya. Mereka ketakutan, kehilangan habitat, dan terpaksa keluar dari rumahnya. Kalau dibiarkan, perlahan-lahan mereka bisa punah. Semua ini akibat dosa kolektif dan keserakahan kita terhadap lingkungan.

[]