Diplomasi Digital: Perlukah Indonesia Ambil Alih Kendali Data Warganya?

Namun begitu, jalan yang ditempuh nggak selalu mulus. Tantangan terbesarnya justru ada di dalam negeri. Infrastruktur dan teknologi kita masih banyak bergantung pada pihak asing. Selama ketergantungan ini masih tinggi, upaya menjaga kedaulatan data akan terasa seperti lari di tempat. Diplomasi di forum internasional bisa jadi sekadar wacana, kalau nggak didukung kekuatan riil di dalam negeri.

Itulah sebabnya, diplomasi digital harus berjalan beriringan dengan kebijakan domestik yang jelas. Penguatan regulasi perlindungan data pribadi adalah langkah mendesak. Negara perlu punya dasar hukum yang kuat.

Pembangunan pusat data nasional juga penting. Data strategis harusnya bisa disimpan dan dikelola di dalam negeri. Ini soal kedaulatan, bukan cuma soal teknis belaka.

Selain itu, kita perlu serius mengembangkan industri teknologi lokal. Dengan mendorong tumbuhnya perusahaan rintisan dan inovator dalam negeri, ketergantungan pada asing bisa perlahan kita kurangi. Ekosistem digital yang kuat akan memberi kita ruang untuk lebih mandiri.

Pada akhirnya, kapasitas domestik yang meningkat akan memperkuat posisi tawar Indonesia. Kita nggak mau cuma jadi pengguna pasif, kan? Kita harus bisa jadi aktor yang berpengaruh dalam membentuk aturan main di dunia digital.

Jadi, menjaga data sama artinya dengan menjaga kedaulatan negara di era modern. Kedaulatan kini bukan cuma soal batas wilayah, tapi juga mencakup ruang digital tempat kita semua hidup. Jika ingin jadi pemain penting, diplomasi harus dibarengi aksi nyata. Tanpa itu, kita hanya akan terus dikendalikan oleh algoritma dan kepentingan yang bukan milik kita.