Diplomasi Digital: Perlukah Indonesia Ambil Alih Kendali Data Warganya?

Hampir semua aspek keseharian kita sekarang bersentuhan dengan teknologi. Dari sekadar chat dengan keluarga, belanja bulanan, sampai ngurus dokumen penting lewat aplikasi semua serba digital. Memang, hidup jadi lebih praktis. Tapi, di balik kemudahan itu, ada persoalan serius yang mengintai: soal keamanan dan siapa yang sebenarnya menguasai data kita.

Faktanya, mayoritas platform yang kita andalkan sehari-hari berasal dari perusahaan asing. Media sosial, layanan penyimpanan awan, mesin pencari semuanya dikendalikan oleh raksasa teknologi multinasional yang pusatnya jauh di luar negeri. Akibatnya, data jutaan warga Indonesia, yang seharusnya jadi aset strategis negara, justru berpotensi berada di genggaman pihak asing. Ini bukan cuma tentang nama atau alamat, lho. Pola perilaku, kebiasaan belanja, hingga preferensi politik kita punya nilai ekonomi dan strategis yang sangat tinggi.

Risikonya nyata. Beberapa kali kita dengar kabar soal kebocoran data yang merugikan banyak orang. Data pribadi bisa disalahgunakan untuk target iklan yang agresif, atau bahkan untuk kepentingan yang bisa bertentangan dengan keamanan nasional. Yang bikin was-was, negara jadi punya kendali yang terbatas untuk melindungi aset digital warganya sendiri. Kalau dibiarkan, posisi kita di ruang digital bisa semakin lemah.

Di sisi lain, dalam percaturan global sekarang, data sudah dianggap sebagai sumber daya strategis, setara dengan minyak atau mineral. Nilai ekonominya jelas, untuk mendorong inovasi dan mengambil keputusan bisnis. Tapi nilai politiknya juga besar, berkaitan erat dengan keamanan dan pengaruh suatu negara. Negara yang mampu mengelola dan mengamankan datanya dengan baik, posisi tawarnya di meja perundingan internasional pasti lebih kuat.

Makanya, isu kedaulatan data ini harus jadi bagian dari kebijakan luar negeri kita. Salah satu jalurnya ya melalui diplomasi digital. Intinya, upaya kita untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai forum global, agar tata kelola dunia digital nggak didominasi oleh segelintir negara atau korporasi besar saja.

Indonesia punya peluang untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang, terutama soal perlindungan data dan keadilan di ekosistem digital. Kita perlu mendorong aturan yang lebih seimbang. Soalnya, kalau kita cuma diam, kepentingan kita bisa-bisa terpinggirkan.

Namun begitu, jalan yang ditempuh nggak selalu mulus. Tantangan terbesarnya justru ada di dalam negeri. Infrastruktur dan teknologi kita masih banyak bergantung pada pihak asing. Selama ketergantungan ini masih tinggi, upaya menjaga kedaulatan data akan terasa seperti lari di tempat. Diplomasi di forum internasional bisa jadi sekadar wacana, kalau nggak didukung kekuatan riil di dalam negeri.

Itulah sebabnya, diplomasi digital harus berjalan beriringan dengan kebijakan domestik yang jelas. Penguatan regulasi perlindungan data pribadi adalah langkah mendesak. Negara perlu punya dasar hukum yang kuat.

Pembangunan pusat data nasional juga penting. Data strategis harusnya bisa disimpan dan dikelola di dalam negeri. Ini soal kedaulatan, bukan cuma soal teknis belaka.

Selain itu, kita perlu serius mengembangkan industri teknologi lokal. Dengan mendorong tumbuhnya perusahaan rintisan dan inovator dalam negeri, ketergantungan pada asing bisa perlahan kita kurangi. Ekosistem digital yang kuat akan memberi kita ruang untuk lebih mandiri.

Pada akhirnya, kapasitas domestik yang meningkat akan memperkuat posisi tawar Indonesia. Kita nggak mau cuma jadi pengguna pasif, kan? Kita harus bisa jadi aktor yang berpengaruh dalam membentuk aturan main di dunia digital.

Jadi, menjaga data sama artinya dengan menjaga kedaulatan negara di era modern. Kedaulatan kini bukan cuma soal batas wilayah, tapi juga mencakup ruang digital tempat kita semua hidup. Jika ingin jadi pemain penting, diplomasi harus dibarengi aksi nyata. Tanpa itu, kita hanya akan terus dikendalikan oleh algoritma dan kepentingan yang bukan milik kita.