Diplomasi Digital: Perlukah Indonesia Ambil Alih Kendali Data Warganya?

Hampir semua aspek keseharian kita sekarang bersentuhan dengan teknologi. Dari sekadar chat dengan keluarga, belanja bulanan, sampai ngurus dokumen penting lewat aplikasi semua serba digital. Memang, hidup jadi lebih praktis. Tapi, di balik kemudahan itu, ada persoalan serius yang mengintai: soal keamanan dan siapa yang sebenarnya menguasai data kita.

Faktanya, mayoritas platform yang kita andalkan sehari-hari berasal dari perusahaan asing. Media sosial, layanan penyimpanan awan, mesin pencari semuanya dikendalikan oleh raksasa teknologi multinasional yang pusatnya jauh di luar negeri. Akibatnya, data jutaan warga Indonesia, yang seharusnya jadi aset strategis negara, justru berpotensi berada di genggaman pihak asing. Ini bukan cuma tentang nama atau alamat, lho. Pola perilaku, kebiasaan belanja, hingga preferensi politik kita punya nilai ekonomi dan strategis yang sangat tinggi.

Risikonya nyata. Beberapa kali kita dengar kabar soal kebocoran data yang merugikan banyak orang. Data pribadi bisa disalahgunakan untuk target iklan yang agresif, atau bahkan untuk kepentingan yang bisa bertentangan dengan keamanan nasional. Yang bikin was-was, negara jadi punya kendali yang terbatas untuk melindungi aset digital warganya sendiri. Kalau dibiarkan, posisi kita di ruang digital bisa semakin lemah.

Di sisi lain, dalam percaturan global sekarang, data sudah dianggap sebagai sumber daya strategis, setara dengan minyak atau mineral. Nilai ekonominya jelas, untuk mendorong inovasi dan mengambil keputusan bisnis. Tapi nilai politiknya juga besar, berkaitan erat dengan keamanan dan pengaruh suatu negara. Negara yang mampu mengelola dan mengamankan datanya dengan baik, posisi tawarnya di meja perundingan internasional pasti lebih kuat.

Makanya, isu kedaulatan data ini harus jadi bagian dari kebijakan luar negeri kita. Salah satu jalurnya ya melalui diplomasi digital. Intinya, upaya kita untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai forum global, agar tata kelola dunia digital nggak didominasi oleh segelintir negara atau korporasi besar saja.

Indonesia punya peluang untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang, terutama soal perlindungan data dan keadilan di ekosistem digital. Kita perlu mendorong aturan yang lebih seimbang. Soalnya, kalau kita cuma diam, kepentingan kita bisa-bisa terpinggirkan.