Pertemuan di Rumah Bahlil: Koalisi Menguat atau Justru Retak?

Oleh: Erizal

Udara politik akhir tahun ini memang tak pernah sepi kejutan. Pertemuan sejumlah ketua umum partai di rumah dinas Menteri ESDM sekaligus Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia, disebut-sebut untuk memperkuat koalisi. Tapi, ada yang janggal.

Di ruang pertemuan itu, mana suara Demokrat, NasDem, dan PKS? Bukankah mereka juga bagian dari koalisi pemerintah? Yang hadir cuma perwakilan Gerindra, PAN, PKB, dan tuan rumah Golkar. Apa ini pertanda penguatan bertahap, atau justru awal dari sebuah pemisahan yang direncanakan pelan-pelan? Sakwa sangka pun mengisi penutupan tahun.

Absennya NasDem dan PKS mungkin masih bisa dimaklumi. Selain sama-sama kalah di Pilpres, dua partai ini punya jalur konsolidasi lain lewat Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Tapi, Partai Demokrat? Itu lho, partai yang menang Pilpres dan mendukung Prabowo-Gibran sejak awal. Kehadiran mereka nihil. Sementara PKB yang juga kalah, justru tampak nyaman duduk di dalam. Apa iya posisi Demokrat mulai digantikan?

Membaca PKB dan ketuanya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, memang tak bisa pakai patokan biasa. Kalah atau menang, politisi yang satu ini selalu terlihat tenang. Bahkan santai saja meminta Bahlil bertobat soal bencana di Sumatera, yang jelas bikin sang tuan rumah kesal. Tapi anehnya, undangan tetap ada dan Cak Imin pun duduk manis di dekat Bahlil. Licin sekali.

Di sisi lain, sudah rahasia umum kalau ingin sampai ke Presiden Prabowo, ada beberapa ‘pintu’ yang mesti dilewati. Nama seperti Sufmi Dasco Ahmad dan Sjafrie Sjamsoeddin sering disebut. Demokrat sejauh ini tak terlihat mendekati pintu-pintu itu. Mungkin karena kedekatan lama SBY dengan Prabowo, mereka merasa punya hak akses langsung. SBY kan bisa ketemu Prabowo kapan saja, mirip dengan gaya Jokowi.

Namun begitu, manuver Demokrat belakangan ini kerap tampak sendiri. Ambil contoh kritik pedas Dino Patti Djalal, orang dekat SBY, kepada Menlu Sugiono yang juga Sekjen Gerindra. Jarang sekali seorang menteri luar negeri dikritik begitu terbuka. Dino seolah tak punya pilihan lain. Dalam kasus lain, seperti isu ijazah Jokowi, nama Demokrat juga sempat terseret meski sudah dibantah. Ada kesan partai ini punya agenda tersendiri.

Jadi, apakah karena ‘agenda sendiri’ itulah mereka tak diundang ke rumah Bahlil? Kenapa justru PKB yang lebih dilibatkan, padahal mereka gabung belakangan? Pertanyaan ini makin kuat jika pertemuan itu membahas isu panas belakangan: wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD. Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB dianggap setuju. Sementara Demokrat, NasDem, dan PKS setidaknya belum bersuara jelas, berbeda dengan PDIP yang tegas menolak.

Maka, kurang pas rasanya menyebut pertemuan itu sebagai penguatan koalisi. Bisa jadi, justru itulah cikal bakal perpecahan. Di tengah ketidakpercayaan publik yang sudah menggunung, wacana Pilkada lewat DPRD ini seperti menambah masalah. Pemilihan langsung saja banyak menghasilkan pemimpin yang jauh dari rakyat. Apalagi jika diserahkan ke DPRD? Jarangnya bakal makin menganga.

Akhirnya, pertemuan di rumah dinas menteri itu meninggalkan lebih banyak tanya daripada jawab. Memperkuat atau memecah belah? Hanya waktu yang akan memberi tahu.