Nah, akhirnya keluar juga. Dokumen yang disebut-sebut sebagai surat keterangan asli bukan fotokopi milik Gibran Rakabuming Raka kini beredar. Surat yang sudah dilegalisir itu menyatakan kursus bahasa Inggris di UTS Insearch, Sydney, disetarakan dengan kelulusan SMK Akuntansi.
Dokumen ini pertama kali muncul di akun X @SianiparRismon, dibagikan oleh Rismon Hasiholan Sianipar. Katanya, dokumen ini diperoleh dari KPUD Solo. Suket inilah yang dulu dipakai Gibran saat mendaftar sebagai calon wali kota Surakarta di Pilkada 2020.
“EKSKLUSIF, SURAT KETERANGAN PENYETARAAN IJAZAH SMK GIBRAN, LANGSUNG DARI SOLO. SUKET LEGALISIR TERSEBUT DIPAKAI GIBRAN UNTUK CAWALKOT SURAKARTA PADA 2020 LALU,” tulis Sianipar di unggahannya, Selasa (30/12/2025).
Ia kemudian menambahkan dengan nada sinis, “Inikah calon pemimpin masa depan RI? Tak punya ijazah SMA, suket pun jadi.”
Tak cuma di X, dokumen serupa juga diunggah oleh Buni Yani di Facebook. Yani yang dikenal sebagai peneliti, dosen, dan mantan jurnalis itu langsung memberi catatan kritis.
“Yang mengeluarkan surat penyetaraan ini tidak paham bahwa UTS Insearch di Sydney tidak bisa disetarakan dengan SMK karena UTS Insearch cuma kursus persiapan kuliah,” tulisnya.
Kesimpulannya menurut Yani cukup tegas: “pemilik surat keterangan ini cuma tamat SMP. Makzulkan!”
Gibran @gibran_tweet gimana mau kelar sekolahnya , dulu dia dirumah aja main game sambil nge-ganja , tiba2 skrg jadi wapres , bandar ganjanya di solo ngakak 😆😆😆
— Rama Adam Faathir 🇮🇩 (@RamaAdamfaathir) December 30, 2025
Beredarnya dokumen ini langsung memicu gelombang komentar di media sosial. Sebagian netizen terlihat skeptis, bahkan menyelipkan candaan pedas tentang masa lalu sang calon. Di sisi lain, ada juga yang menyoroti persoalan yang dianggap lebih prinsipil.
Negara sebesar Indonesia mestinya dipimpin oleh orang-orang yg berkualitas tinggi , cerdas , berintegritas & punya kapabilitas . Kasihan rakyat Indonesia & para pendiri negara ini jika negeri ini dipimpin oleh orang yg tak punya cukup kemampuan untuk menjadi pemimpin .
— Supriyono 68 (@68Supriyono) December 30, 2025
Begitulah. Sorotan terhadap latar belakang pendidikan figur publik memang selalu sensitif. Apalagi ketika yang dibicarakan adalah calon pemimpin tinggi negara. Dokumen yang kini terkuak ini, benar atau tidak, sah atau dipertanyakan, sudah pasti akan menambah bahan perdebatan yang tak cepat selesai. Publik punya hak bertanya, dan tentu saja, pihak yang bersangkutan berhak untuk menjawab. Kita lihat saja kelanjutannya.
Artikel Terkait
Libur Panjang Imlek-Ramadan Picu Antrean Puluhan Kilometer di Tol MBZ dan Japek
Amnesty Kritik Rencana Indonesia Ikut Board of Peace, Khawatir Legitimasi Israel
Mobil Terperosok ke Laut di Ulee Lheue, Pengemudi Selamat Dievakuasi Warga
Bareskrim Sita Koper Berisi Narkoba Milik Mantan Kapolres Bima di Rumah Polwan